Pemberdayaan pengrajin bambu sebagai upaya pengembangan usaha kecil :: Studi tentang pemberdayaan pengrajin bambu di Kabupaten Bangli, Propinsi Bali

PUTRA, I Dewa Bagus Riana, Prof.Dr. Mudiyono

2005 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Strategi pembangunan yang diterapkan selama beberapa dasa warsa pasca kemerdekaan lebih mengedepankan pada pendekatan pembangunan secara terpusat. Hal ini menyebabkan terlalu besarnya peran dan wewenang pemerintah pusat dalam segala aspek kehidupan masyarakat, bahkan sampai menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat desa. Akibatnya kekuatan lokal menjadi semakin memudar, peranserta masyarakat dalam pembangunan juga semakin terpinggirkan. Kondisi ini menyebabkan suatu permasalahan yang serius, yaitu semakin tidak berdayanya rakyat dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan persoalan pembangunan di wilayahnya. Demokratisasi dan reformasi yang terjadi di Indonesia sebagai reaksi terhadap hegemoni negara tersebut, telah menjadi era baru bagi bangkitnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan dalam kehidupan bernegara. Reformasi juga menjadi kesadaran baru bagi Pemerintah untuk merubah paradigma pembangunan ke arah pendekatan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu : pertama, untuk mengetahui langkah dan strategi Pemerintah dalam memberdayakan kelompok pengrajin bambu di Kabupaten Bangli. Kedua, untuk mengetahui dampak dari program pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu : Kepala badan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Camat, Ketua Kelompok dan anggota kelompok pengrajin. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : 1. Sektor UKM khususnya industri kerajinan menjadi salah satu sektor yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter, sehingga menjadi moment yang merubah pandangan Pemerintah pada sektor industri kecil dan kerajinan. 2. Upaya Pemerintah dalam mengembangkan sektor kerajinan dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan pengrajin, penyediaan dan peningkatan fasilitas penunjang serta penguatan kelembagaan. 3. Pemberdayaan pengrajin intinya untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas pengrajin agar mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi. Pemberdayaan pengrajin dilakukan dengan peningkatan kualitas pengrajin, kemampuan permodalan, design produk kerajinan serta pemasaran produk. Saran yang diajukan yaitu : 1. sektor industri dan kerajinan agar terus dikembangkan terutama produk-produk unggulan, 2. kebijakan dan strategi pemberdayaan agar disesuaikan kond isi riil di lapangan agar tercapai efisiensi dan efektifitas program, 3. kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta fasilitasi pemerintah agar benar-benar ditujukan pada pengrajin yang paling membutuhkan, 4. Pemerintah agar terus memberikan insentif bagi pengrajin dan pengusaha UKM untuk merangsang pengembangan usahannya.

The centralistic approach of top down for tens of years, bringing a big influences in governmental system including in district level. The countryside government is more shared as the agent of center government than as a society servant. The Custom deliberation forum and the local institution is replaced by formal institution simultaneously by government which is not effective, because it is not compatible with local cultures. The human of the village can’t control the countryside government, because the chief of the district is responsible to the regent not to the society. The Countryside Deliberation Institution (LMD) does not have a rights to control, so the controlling toward the chief of the district is low. Because of that in developing a good governance in the district become pursued. In managing the countryside government must be getting reformation, It is made a Countryside Delegation Board (BPD) existence, as the work partner who conduct the controlling toward Countryside government. The aim of this study is to know the implementation of the functions and the tasks of BPD, especially the function of BPD controlling in implementing of Countryside government and also to know the role of BPD in making a good governance in the village. The used study method is the study of qualitative descriptive. The data collected method is conducted by observation, interview, and documentation. The informan selecting is used purposive technique and snowball . While the object of the study are the chief of district, district staff, the member of BPD and society figure. The result of the study found that there are a function of BPD controlling, so the chief of the village is not more dominant and controlled easily. There are no ordinance and village rules which regulates the boundaries of authority and the controlling mechanism by BPD, so it makes a interpretation differences. BPD have conducted its function, but it hasn’t been conducted optimally. There are not enough knowledge level, understanding and awareness of the BPD members and the chief of the district toward the ordinance no. 22 of the year 1999 unoptimally. The controlling which is conducted by BPD begun since policy making process to evaluation phase. BPD shares enough in developing a good governance through: supporting in making accountability of the Countryside government, transparences improvement, society participation improvement, and straightening of law supremacies. This study can not express the deeper matter yet, because BPD hasn’t been long its existences. It is about 2 (two) years. The offered recommendations are : the importance of arranged in village rules clearly about the mechanism and the boundaries of authority on BPD controlling. The importance of development BPD performance in operating the tasks and the functions. The understanding of BPD members in doing the controlling functions must be improved through the given of additional purchasing for BPD members. The importance of awareness improvement and understanding the chief of district and his staff toward Ordinance no. 22 of the year 1999, especially which deal with their tasks, functions and authorities of BPD. Society role and district institution in developing a good governance in the district must be improved. The Countryside government must open themselves to the critical society organization, because they will give a positive input for district progress.

Kata Kunci : Usaha Kecil,Pemberdayaan,Pengrajin Bambu, controlling, countryside and good governance