Nelayan dan kemiskinan :: Kebijakan Pemerintah pada Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Buton

LAMO, Drs. Sutaryo, M.Si

2006 | Tesis | S2 Sosiologi (Sosiologi Pembangunan)

Masyarakat nelayan selama kurang 32 tahun kekuasaan orde baru hampir Sama sekali tidak mendapatkan sentuhan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi, sebab pengambilan keputusan di negeri ini belum memahami secara komprehensif apa sebenarnya akar permasalahan kemiskinan nelayan. Kemiskinan nelayan hanya sebatas angka-angka statistik yang dikeluarkan BPS yang sifatnya umum. Sehingga sumberdaya perairan yang melimpah tersebut tidak di imbangi dengan kebijakan pemerintah untuk mengurusi sektor perikanan dan kehidupan nelayan secara sungguh-sungguh. Faktor struktural (structural factor), dimana orang atau kelompok masyarakat miskin lebih disebabkan oleh berbagai kebijakan Negara yang bukan saja tidak menguntungkan melainkan juga menjadikan mereka dimiskinkan. Kemiskinan structural juga dapat merupakan produk dari system sosial, ekonomi dan politik yang hegomonis dan eksploitatif.sistem ekonomi pasar yang tidak terkendali bisa memarginalkan kelompok miskin, karena penguasaan asset-aset ekonomi oleh segelincir elit ekonomi. System politik yang represif memberi ruang yang terbatas kepada penduduk miskin untuk mengambil peran dalam proses politik dan memperjuangkan kepentingannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi dan obyek penelitian di Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton dengan obyek dikhususkan kepada masyarakat nelayan yang masih tergolong miskin. Dalam hasil temuan dilapangan,penulis melihat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan di Lakudo Kabupaten Buton tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga harus dilihat pada kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Proses marjinalisasi yang dialami oleh nelayan di Lakudo Kabupaten Buton dapat dilihat beberapa hal, diantaranya struktur pengeloloaan pembangunan pesisir dan laut yang di bangun oleh pemeintah bersifat top down tanpa melibatkan nelayan. Faktor lain yang dihadapi oleh nelayan di Buton cenderung disebabkan oleh adanya kesenjangan akses produksi. Potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah tidak bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga, melainkan hanya dikuasai dan di eksploitasi oleh sekelompok kecil masyarakat elit. Dan untuk mengatasi ketidak berdayaannya itu nelayan dapat membina hubungan dengan pemilik modal, disamping itu nelayan juga melakukan kerja Sama yang baik dengan koperasi sert membentuk kelompok arisan.

For 32 years under the repriessive rule of new order, fishermen societies almost never get any attentios from policies of economic development due to the fact that policy makers at that time do not entirely understand yet what the roots of poverty problems of fishermen are. The fishermen poverty has merely been understood on limited scope of statistical number from the Bureau of statistical Center (BPS) that are general in nature. As the result variety of overwhelming waters resurces are not accompanied by government policies in taking care on the fisheries sectors and fihermen life seriously. The structural factors are predominant, where people or groups of society are poor as result of many policies of state that not only disadvantageous but also make them utterly destitute. The structural poverty can also be the products of social, economic, and political system that are extremely both hegemonic and exploitative. The uncontrolled system of market economiy marginalized the poor groups because the most economic assets of this countri tend to be hold only by a small groups of elites. The repressive political system provides the poor population with the limited sphere for an important role of involving in political process and struggling for their own interests. The research uses the qualitative approach and the location is in Lakudo subdistrct, Buton Regency. The object is specialized to the fishermen society that is stiilincluded the poor groups. Based on the field findings, it can be seen that the poverty suffered by the fishermen society in Lakudo subdistrict, Buton Regency, can not only be viewed from economic side but must also considered as results of developmental policies performed by local government. Structural marginalization suffered by fishermen in the subdistrict can be seen from some aspects such as management structural of coastal and sea development constructed by government that is top-down in nature without involving the fishemen. Other factor structurally faced by the fishemen in the marginalization is disparity of access in production process. All members of society connot utilize the potentials of overwhelming natural resources because those are hold and exploited only by small group of local elites. To overcome the powerlessness, the fishemen can work well together with capital owners, held a closer relationship with cooperation, and establish a group of arisan (a regular social gathering whose members contribute to and take turns at winning an aggregate sum money)

Kata Kunci : Kemiskinan,Nelayan,Pemberdayaan Masyarakat, Poverty of fisherman, Policy of development, Management System of Local Resouces