Representasi etnis dalam kebijakan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tomohon

RONDONUWU, Jahja Paulus, Dr. Purwo Santoso, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Kota Tomohon yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Minahasa menghadapi persoalan dalam pemekaran wilayah dan menolak relokasi pegawai dari Kabupaten Induk dengan mengeluarkan kebijakan rekrutmen pegawai negeri sipil di daerah tetapi disinyalir adanya fenomena kepentingan etnis yang terlibat didalam kebijakan tersebut. Identifikasi pemasalahan kemudian dirumuskan kedalam pertanyaan : Sejauh mana kepentingan etnis terlibat dalam kebijakan rekrutmen pegawai negeri sipil daerah di Kota Tomohon? Dalam melihat Kebijakan rekrutmen ini terdapat dua konsep yang digunakan yakni Meritokrasi dan Representative Bureaucracy. Gagasan dasar birokrasi perwakilan/ representative bureaucracy adalah adanya keterwakilan demografis dan sosiologis masyarakat dalam struktur kepegawaian dimana terdapat dua jenis birokrasi perwakilan yakni pasif dan aktif. Pasif adalah murni mewadahi komposisi keanekaragaman masyarakat dan yang aktif terwujud dalam ketelibatan masing – masing perwakilan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Representatif birokrasi dianggap mampu menghadirkan performa birokrasi yang memiliki responsivitas yang tinggi karena apabila birokrasi merupakan representasi dari publik yang dilayaninya maka cenderung akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan publik. Kebijakan Rekrutmen Birokrasi acuannya adalah pada Undang – Undang Kepegawaian Nomor 43 tahun 1999 yang didasari oleh prinsip – prinsip meritokrasi tetapi juga membuka celah bagi konsep lain ketika terdapat kelonggaran pada aturannya. Hasil penelitian yang diperoleh dari kebijakan rekrutmen pegawai di Kota Tomohon ini terdapat representasi etnis yang masuk melalui logika politik tetapi hanyalah berupa representasi yang pasif dimana hanya memanfaatkan ruang – ruang gerak yang diberikan lewat interpretasi terhadap aturan kepegawaian. Refleksi para praktisi dan pelaku kebijakan rekrutmen mengemukakan bahwa terjadi kombinasi sinergis antara meritokrasi dan representasi etnis dan ini membawa implikasi serius terhadap teori birokrasi modern yang menempatkan mekanisme meritokrasi sebagai satu-satunya nilai dan prosedur dalam rekrutmen aparat birokrasi. Dalam rangka menghasilkan birokrasi yang tidak hanya berkualitas tetapi juga responsif maka perlu dipersiapkan dan dipelajari dalam penentuan basis seleksi bagi penerimaan pegawai dalam jajaran birokrasi dengan memperhitungkan konsep – konsep lain selain meritokrasi seperti konsep representatif birokrasi ini ke dalam sebuah wacana atau telaahan staf kepada pimpinan tingkat atas untuk dijadikan sebagai pertimbangan sehingga dalam pembuatan aturan kedepan sudah memasukkan konsep yang lebih baik dan utuh.

Tomohon Town is result of the developing region from main sub province called Kabupaten Minahasa. It is now facing problem in developing regional and refuse officers of continuation relocated from Minahasan Sub Province and also release public servant of civil recruitment policy in area but seems like ethnical existence of importance phenomenon in concerned in the policy. To Identify the problem is then formulated into question : How far involved in ethnical importance of policy of public servant recruitment of area civil in Tomohon Town? In seeing recruitment policy there are two used concept namely Meritokrasi and Representative Bureaucracy. Elementary idea of representative bureaucracy is the existence of demographic and social society represent in officer structure. There is two type namely of representative bureaucracy those are passive and active. Passive is purification place the society variety composition and active which is form in active involved of representative of society in intake of policy. Representative bureaucracy assumed can attend good performance the bureaucracy have gained the highness because if bureaucracy is represented from served by the public of it hence tending to will yield beneficial decision of public. Policy his reference is at Law of Employee number 43/1999 constituted by principal of meritokrasi but also open the space for other concept when there are diffuseness at its officer order The Result of this research obtained from officer recruitment policy in Town of Tomohon there are ethnical entering representation passing the political logic but only in the form of representation the passiveness where only exploiting the space - given motion space pass interpretation to officer order. Practitioners and perpetrator of policy reflection tell that happened the good combination among meritokrasi and representation of ethnical and this bring the serious implication to modern bureaucracy theory which place the mechanism of meritokrasi as single value and procedure in bureaucracies government officer recruitment For the agenda of yielding the bureaucracy suppose do not only with quality but responsive also hence needed to draw up and studied in determination of bases select for acceptance of officer in overall bureaucracy by reckoning the concept besides meritokrasi be like representative concept this bureaucracy into a staff study or discourse to upstairs leader to be made as consideration so that in making of order to the fore have enterred intact and better concept

Kata Kunci : Kebijakan Kepegawaian,Rekrutmen PNS,Etnis