Laporkan Masalah

Evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

GASIM, Harson, Prof.Dr. Riswandha Imawan, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Wilayah pesisir merupakan sumber daya potensial di Indonesia yang di dukung garis pantai sepanjang ± 81.000 Km yang menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang besar, diantaranya potensi hayati misalnya: perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi non hayati misalnya: mineral dan bahan tambang serta pariwisata. Namun potensi sumber daya laut yang cukup besar tersebut dalam kenyataannya belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Persoalan yang paling dominan yang dihadapi wilayah pesisir justru masalah kemiskinan. Kondisi inilah kemudian yang mendorong pemerintah, dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan untuk melakukan upaya strategis melalui intervensi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang lebih dikenal dengan PEMP. Program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Pada Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan program PEMP ini, di Kecamatan Batudaa Pantai dimana setiap desa diberikan dana bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 213.835.000,-. Dana merupakan empowerment dan revolving sehingga diharapkan terus berkembang dan menyentuh sebagian besar masyarakat pesisir. Mengingat pada saat ini program PEMP telah berakhir, maka perlu dievaluasi. Sesuai pertanyaan penelitian “Sejauh manakah pelaksanaan empat (4) aspek utama Program PEMP yaitu pemilihan kelompok masyarakat pemanfaat, pencairan dan pengelolaan dana, penguatan organisasi sosial ekonomi masyarakat; dan pendampingan telah memberi dampak terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo? Dengan berpegang pada teori Evaluasi Dampak Program dan Teori Kemiskinan, dan Kelembagaan Ekonomi Sosial Masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, maka dilakukanlah penelitian evaluasi dengan menggunakan metode deskriftif. Penelitian dilakukan terhadap 2 (dua) kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) yang ada di Desa Lamu dan Desa Tontayuo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yaitu KMP Sinar Lamu yang jumlah anggotanya 20 orang, KMPStarmon Tontayuo juga anggotanya 20 orang, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 40 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaanya program PEMP kurang optimal, disebabkan antara lain dalam pembentukan KMP tidak melibatkan peranserta dan partisipasi masyarakat; pencaira n dan pengelolaan dana, KMP tidak diberi kesempatan mengelola langsung dana bantuan ekonomi proguktif; penguatan kelembagaan sosial ekonomi kurang efektif disebabkan LEPP-M3 tidak mampu memanajemen dan mengelolan dana serta pendampingan tidak berperan dengan baik karena tenaga pendamping tidak kapabiltas baik dalam pendampingan maupun bidang yang didampingi; kurang memadainya sarana dan prasaran di lokasi sasaran; rendanhnya insentif; serta mereka masih menggunakan logika proyek dalam pendampingan.

Coastal region is a potential resources in Indonesia along with beach line in about 81.000 km in length that contained huge natural resources, among other things are bio potency namely: fishery, mangroves, and coral reef, whereas non bio potency namely: mineral and mining material and tourism. But, in fact, potency of marine resources incapable to give maximal contribution for increase of coastal community prosperity. The most dominant problems those are faced by coastal region are poverty. This condition encourage government, namely Marine and Fishery Departement to perform strategic program intervention of Coastal Community Economic Empowerment that often called PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir). PEMP program have aims to increase coastal community welfare through empowerment of social and economic institution and community participation by use coastal and marine resources in sustainable manner. In 2002 budgeting year, Government of Gorontalo regency committed this PEMP program in Batudaa Pantai District where every village are given productive economic funding aid amount to Rp. 213.835.000,-. The fund is empowerment and revolving then it is expected that it will make progress and touch a large part of coastal community. In considering that the program of PEMP was over then it is necessary to be evaluated. According to study problems namely “To what extend implementation of four (4) aspect of program PEMP, namely selection of user community group, imbursement and management of the fund, empowerment of community social economic institution and mentoring have impacted toward poverty extermination in coastal community in Batudaa Pantai District of Gorontalo Regency. With keep ini mind the program Impact Evaluation theory and Poverty theory, and Organizations of Community Social Ekonomy in order to attain the study objective then evaluation study is performed by use descriptive method. The study was performed toward 2 (two) community group (KMP) those exist in Lamu Village and Tontayuo Village in Batudaa Pantai District, Gorontalo Regency of Gorontalo Province namely KMP Sinar Lamu with 20 members, KMP Starmon Tontayuo with 20 members then the respondents amount to 40 people. The result in the study show that in PEMP program implementation is less optimum because of in KMP formation it does involve community participation; imbursement and management of the fund, KMP are not given opportunity to manage the productive economic aid directly; ineffective in social economic institution empowerment because LEPP-M3 incapable whether in mentoring or in area that have to be mentored; inadequate facility and infrastructure and target location; the lower of incentive; then they still use project logic in mentoring.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Kemiskinan,Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.