Kinerja Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu di era otonomi daerah

BARKAH, Buchardy, Drs. Mashuri Maschab, SU

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Era sebuah pemerintahan mempunyai kontribusi dan turut berperan dalam membentuk pola fikir dan pola tindak pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabmasingmasing pegawai dalam sebuah institusi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa era sebuah pemerintahan akan melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan yang mendorong dan menciptakan perubahan kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pemerintahan lokal kondisi ini akan memperbesar peran pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri guna mencapai masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan. Pada penelitian ini dilakukan analisis tentang; produktivitas, responsivitas, responsibilitas, equity dan akuntabilitas pegawai (institusi) didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di sektor pembangunan pertanian, sehingga menjadi sebuah informasi tentang seberapa baik kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Bengkulu di Era Otonomi Daerah, yang selanjutnya akan menjadi sebuah kesimpulan dan rujukan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu guna mengambil kebijakan-kebijakan di sektor pembangunan pertanian. Dalam pengukuran kinerja Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu ternyata menunjukkan kinerja pegawai yang relatif baik, yang tergambar dari ; capaian target penggunaan anggaran dan realisasi program yang melebihi 90% (akuntabel). Tingkat responsibilitas dan responsivitas pegawai juga baik, yang tergambar dari hasil wawancara dan observasi yang mengindikasikan pegawai bekerja sesuai TUPOKSI dan cenderung merespon segala keluhan petani dan pelaku bisnis pertanian baik secara kelembagaan maupun individual. Tingkat pelayanan yang berkeadilan yang dilakukan oleh para pegawai terhadap masyarakat relatif berlaku adil, namun perlu dirancang sebuah strategi yang lebih baik terutama dalam hal pendistribusian kebutuhan para petani , pemberian kesempatan dan fasilitsa dalam berusaha tani bagi setiap masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan.

A government era have contributions and participations to form an idea and attitude in serving society that is based on duty, function and responsibility of each employee in the institution. The reason is based on the assumption that a government era creates any policies that support and alter in employee performance both directly and indirectly. Especially in local government, this condition wide the government role to manage the self institution lead to prosperous and justice society. Agricult ures and staple foods department has been formed base on district rule No.3 on 2003 which is government technical support on Bengkulu Province as part of decentralization and deconcentration in agricultures and staple foods department that is same as with President Instruction No.7 on 1999. This research to analyze productivity, responsiveness, responsibility, equity and accountability of employee to serve society in agriculture development. The result is being an information how far the agriculture and staple food department performance. In the end, the information is being a consideration for government to get a policy in agriculture sector. The result showed that the performance of agricultures and staple foods department is relatively good. That is determined by the adequate of target and realization the program. The rate of responsiveness and responsibility are relatively good that is determined by employee that work in TUPOKSI and tend to respond entire farmer problem. For the rate of service side showed that is equitable but to increase the service is needed the best strategy especially to distribution farmer good, gives a change and facility to farming for each farmer that is appropriated with all condition and dynamic in field.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Kinerja Aparat Birokrasi, performance, employee, territory otonomous