Kontestasi elit dalam arena kebijakan publik :: Studi tentang konflik elit dalam kebijakan ekonomi strategis agropolitan di provinsi Gorontalo
HALALUTU, Rusovanny, Amalinda Savirani, MA
2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)Sebagai provinsi baru, Gorontalo harus secepatnya melakukan pembangunan terutama di sektor ekonomi. Kebijakan agropolitan menjadi salah satu kebijakan ekonomi strategis yang ditempuh pemerintah provinsi Gorontalo. Isu diseputar kegagalan kebijakan agropolitan mengindikasikan kurangnya dukungan pemerintah kabupaten kota sebagai penyebabnya. Disini proses pembuatan kebijakan yang hanya di level elit provinsi dituding sebagai penyebab konflik dalam kebijakan agropolitan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji konflik yang terjadi antar elit provinsi dan elit kabupaten Gorontalo dalam kebijakan agropolitan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika politik di tingkat lokal serta melihat mengisi kelangkaan studi elit dan konflik dalam kebijakan publik. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah, maupun peneliti lainnya dalam melihat dinamika politik lokal dan konflik dalam kebijakan. Untuk melihat proses dan realitas konflik elit dalam kebijakan agropolitan, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, dengan maksud agar dapat menginterpretasikan kasus ini dalam konteksnya secara natural. Kajian penelitian ini menyoroti perilaku individu atau kelompok dengan berbagai masalah penting yang timbul sebagai pemicu atau bahkan penyebaran dari konflik elit dalam kebijakan agropolitan. Studi ini menggunakan model pengkajian dekriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif fenomena yang diteliti. Hasil riset menunjukan bahwa konflik antar elit provinsi dengan elit kabupaten Gorontalo dalam kebijakan agropolitan bersumber dari rivalitas politik secara personal antara Fadel Muhammad Ahmad Pakaya sebagai wujud dari kuatnya intervensi pusat dalam penentuan calon gubernur. Dalam hal ini Golkar pusat mendukung pencalonan Fadel Muhammad sementara di level lokal, Ahmad Pakaya sebagai Ketua DPD I Golkar, memiliki argumentasi moral dan politik untuk prioritas maju dalam event tersebut. Rivalitas antar kedua elit tersebut terfasilitasi melalui kekuasaan formal yang dimilikinya. Dimana Fadel Muhammad sebagai Gubernur Gorontalo dan Ahmad Pakaya sebagai Bupati Gorontalo. Dengan kekuasaan formal tersebut, rivalitas antara kedua elit ikut melibatkan lembaga pemerintah provinsi dengan kabupaten Gorontalo. Hal ini diperparah dengan interpretasi yang berbeda terhadap Undangundang Otonomi Daerah. Fenomena ini yang kemudian menyebabkan konflik elit dalam pelaksanaan kebijakan agropolitan dimana mekanisme pembuatan kebijakan sangat sentralistik yang hanya melibatkan elit formal di level provinsi, sehingga menimbulkan konflik dengan kabupaten kota terutama dengan kabupaten Gorontalo. Pada dasarnya konfllik dalam kebijakan agropolitan hanyalah salah satu wujud dari rivalitas antar kedua elit ini. Konflik dapat menyebar ke arena lainnya yang strategis bagi kepentingan masing-masing elit tersebut.
As a new province Gorontalo has to immediately implement a development program, especially economic sector. Agropolitan policy is one of strategic economic policies that are used by the province. The issue around the failure of the agropolitan policy indicates the insufficient support of the regency government as the causal factor. The policy making that take place at provincial elite level only pointed to cause the conflict in the agropolitan policy. Concerning to the back ground the author is interested in investigating the conflict between the provincial elites of Gorontalo regency in the agropolitan policy. The objectives of the study are to understand the public dynamics at the local level and to contribute to the study of the elites and the conflicts in the public policy. To investigate the process and the reality of the conflict among the elites in the agropolitan policy, the author of uses a qualitative study with a case study method for the purpose of the naturally interpreting the case in its context. The study examines the individual and group behaviour concerning to various important issues that serve as trigger of even cause the distribution of the conflict in the agropolitan policy. It uses a descriptive study model that aims at descriptively describing the phenomena concerned. The result of the study indicate that the conflict between the provincial elites and the elites of Gorontalo regency in the agropolitan policy originated from the personal rivalry between Fadel Muhammad and Ahmad Pakaya as the manifestation of the central strong intervention in the determination of governor candidate. In the case, central Golkar support the nomination of Fadel Muhammad, while at the local level Ahmad Pakaya as the chairman of DPD I Golkar Gorontalo Province has moral and political argumentation to be nominated and set on a high priority in the political event. The rivalry between the two elites is facilitated through their formal power where Fadel Muhammad is the governor of Gorontalo and Ahmad Pakaya is the regent of Gorontalo. Because of their formal power the rivalry between them involves the government institutions of the province and the regency of Gorontalo. It is aggravated by the different interpretation of the existing Act on Local Autonomy. Subsequently, the phenomena causes the conflict among the elites in the implementation of the agropolitan policy in which mechanism of the policy making becomes highly centralistic that involves only the formal elites at the provincial level and hence causes the conflict with the elites in the regency of Gorontalo. Principally, the conflict in the agropolitan policy is only one of the manifestation of the rivalry between the two elites. The conflict can spread into other arenas that are strategic for them in pursuing their own interest.
Kata Kunci : Kebijakan Pemda,Konflik Elit,Conflict, Elites, Agropolitan Policy