Kinerja Kantor Pariwisata Kota Pontianak dalam pengembangan pariwisata di Kota Pontianak

MEILANI, Nelly Saleha, Drs. Bambang Purwoko, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kinerja Kantor Pariwisata Kota Pontianak dengan membandingkan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam RIPPDA Kota Pontianak khususnya dalam jangka waktu lima tahun (2001-2005) dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Penelitian ini juga dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja Kantor Pariwisata Kota Pontianak. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan bagaimana keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Kantor Pariwisata Kota Pontianak belum optimal, karena masih banyaknya ditemukan rencana yang terdapat dalam RIPPDA Kota Pontianak yang belum dapat direalisasikan dalam jangka waktu lima tahun. Hal ini dapat dilihat dari belum dilaksanakannya penyuluhan pariwisata melalui media cetak dan elektronik, belum adanya pendirian lembaga kepariwisataan bagi tenaga kerja pariwisata, studi banding kepariwisataan, belum adanya program pengembangan kurikulum sekolah maupun akademi yang menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pada dunia kerja pariwisata, belum tersedianya tutor atau instruktur yang profesional untuk meningkatkan wawasan dan menyesuaikan dengan perkembangan baru. Serta belum dilaksanakannya program pengembangan wisata kota atau wisata belanja dan belum disusun dan didistribusinya “Tourist Guide Book”. Kemudian diidentifikasi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kantor Pariwisata Kota Pontianak dalam mengembangkan pariwisata antara lain aspek eksternal yang terdiri dari faktor politik berupa Perda No.3 tahun 2001 Tentang Pembentukkan Kantor Pariwisata Kota Pontianak serta aspek internal berupa rendahnya kapasitas organisasi yaitu struktur organisasi, SDM aparatur, anggaran. Namun faktor yang paling dominan adalah dari faktor eksternal karena kebijakan berupa Perda No.3 tahun 2001 Tentang Pembentukkan Kantor Pariwisata Kota Pontianak yang merupakan sesuatu yang berkaitan dengan proses formulasi kebijakan di tingkat lokal yaitu Walikota dan DPRD Kota Pontianak. Dimana dengan status hanya setingkat Kantor, mengakibatkan Kantor Pariwisata Kota Pontianak tidak dapat melaksanakan program kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RIPPDA Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang direkomendasikan antara lain perlunya Pemerintah Kota Pontianak untuk segera mempercepat proses pengubahan status dari kantor menjadi Dinas Pariwisata Kota Pontianak agar memiliki kapasitas organisasi yang lebih sehingga unit kerja tersebut memperoleh kewenangan yang lebih luas dan dapat melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan program kerjanya yang dibarengi dengan kebijakan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu juga perlunya upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui meningkatkan pelatihan berbagai bidang keterampilan praktis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Disamping itu, perlu adanya pembagian tugas secara jelas serta guna meningkatkan kesungguhan dalam bekerja, perlu dilaksanakan sistem reward and punisment dalam lingkungan kerja sehari-hari.

The research is conducted to find out the performance of Tourism Office in Pontianak City by comparing the compatibility of plans set in RIPPDA of the city, especially at five years period (2001-2005), and activity programs performed. It is also to find out what factors influence the performance of Tourism Office in the city. It uses a descriptive qualitative method to describe how the states of research subjects/objects are, which is based on visible facts or as given. Three techniques are used to collect data, i.e. observation, interview, and documentation. The result of the research shows that the performance of Tourism Office in Pontianak City is not optimal yet because it is still found that many plans set in RIPPDA in Pontianak City couldn’t be realized yet at five years period. This can be seen from facts below: (1) tourism counseling through printed and electronic media are not conducted yet; (2) tourism institutions for tourism labors are not established yet; (3) cross-studies on tourism are not performed yet; (4) curriculum development programs at school and academy, which have compatibility between appropriate curriculum and the need in tourism world, are not exist yet; (5) tutors or instructors for improving insights and adapting with new developments are not available yet; (6) city-tourism or shopping-tourism development programs are not exist yet; and (7) “Tourist Guide Book” is not arranged and distributed yet. However, it can be identified some factors influencing the performance of Tourism Office in Pontianak City in term of developing tourism. First, external aspect consisting of political factors, one of which is Local Regulation No. 3/2001 on Establishment of Tourism Office in Pontianak City. Second, internal aspect, that is, low organizational capacity including aspects of organizational structure, human resource of apparatus, and budget. Among them, the most dominant is external factor because the policy, i.e. Local Regulation No. 3/2001 is a political products related to the policy formulation process at local level that involve major and House of Representative at District Level in Pontianak City. In addition, the status that is only at Office level causes the Tourism Office really cannot perform its activity programs appropriate with plans set in RIPPDA of the city. Based on the result, it can be recommended that Government of Pontianak City is necessary to immediately accelerate the process of status change from the previous status (Tourism Office) to higher status (Tourism Department). The aim of the status change is that the Government has a stronger organizational capacity so that the unit has great authority and can perform more intensive coordination with other units, especially in enforcing its work programs. In order to be more effective, the status change must be accompanied by sufficient budget allocation policy. In addition, it is also necessary to improve human resources by increasing practical skill trainings that actually support the enforcement of duty and function and to be continued by performing the division of duty explicitly. And finally, the Government should also apply a reward and punishment system in daily work environment.

Kata Kunci : Kinerja Dinas Sumberdaya Manusia,Pengembangan Pariwisata