Proses penataan kepegawaian daerah di Kabupaten Sambas :: Studi tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

SYAFRUDIN, AA GN Ari Dwipayana, M.Si

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Penelitian ini difokuskan pada intervensi yang terjadi dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural berkaitan dengan penataan kepegawaian setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Aspek yang hendak diteliti adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Kabupaten Sambas dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengangkatan dalam jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik dalam pengumpulan data adalah komunikasi langsung atau wawancara secara mendalam yang dilengkapi dengan kuisioner dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Kabupaten Sambas tidak bebas dari pengaruh intervensi para aktor yang terlibat baik dari unsur legislatif maupun eksekutif yang didominasi oleh aktor dari unsur eksekutif yaitu Bupati dan para anggota Tim BAPERJAKAT. Intervensi dan tarik menarik kepentingan yang terjadi tersamarkan oleh proses dan mekanisme yang berjalan karena dalam prosesnya tetap menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam aturan kepegawaian yang berlaku walaupun substansi dari aturan tersebut dilanggar. Legitimasi intervensi yang terjadi dilakukan pada tahap penyusunan bahan sidang BAPERJAKAT oleh Badan Kepegawaian Daerah dan tahap pelaksanaan sidang BAPERJAKAT. Adanya intervensi dan tarik menarik kepentingan dimaksud menyebabkan manajemen Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas kurang baik yang ditandai oleh beberapa hal yaitu banyaknya pejabat struktural yang pendidikan formalnya tidak relevan dengan jabatan yang diduduki, banyaknya pejabat fungsional yang diangkat dalam jabatan struktural, banyaknya jabatan struktural yang lowong, banyaknya pejabat struktural pada jabatan strategis yang terlalu lama menduduki jabatan, dan rendahnya pemahaman pejabat struktural terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan. Berangkat dari hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang direkomendasikan adalah perlunya pemerintah pusat merumuskan kembali aturan kepegawaian yang ada sehingga menjadi lebih operasional, perlunya Pemerintah Kabupaten Sambas menyusun perencanaan kepegawaian yang komprehensif, perlu adanya terobosan yang strategis dalam mengatasi permasalahan kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil, serta perlu adanya komitmen antara legislatif dan eksekutif untuk meminimalisir faktor-faktor non manajerial dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.

This research is focused on the interventions occurred in the appointment processes of Civil State Officers in structural position related to the official order after the implementation of Administration Regulation No 8 in 2003. Aspects will be investigated is the appointment processes of Civil State Officers in structural position in Sambas Regency and factors affecting the processes in that position. This research used qualitative method and direct communication or depth interview as data collection technique equipped with questioner and observation. As results of research, it is showed that the appointment processes of Civil State Officers in structural position in Sambas Regency was not free from the interventions impact of involved actors both from legislative and executive dominated by executive actors; that were, regent and BAPERJAKAT team members. Occurred intervention and interests mutual draw was blurred by working processes and mechanism due to in its process it still adapted with rules within prevailing official affairs regulation although substation of those rules have been broken. The legitimacy of occurred intervention was performed on arrangement stage of BAPERJAKAT assembly material by Regional Official Board and BAPERJAKAT assembly implementation stage. The presence of intended intervention and interests mutual draw caused the management of Civil State Officers in Sambas Regency was not well, signed by several things, that was, many structural officers whose formal education was not relevant with position held, many functional officers who were appointed in structural position, many free structural position, many structural officers at strategic position held it for a too long period, and the lack of structural officers’ insight to the main tasks and position functions. Departing from those research results, several recommendations were recommended were the need of central authority reformulates the existing official affairs rules so that they to be more operational, the need of Sambas Regency Administration arranges a comprehensive official affairs planning, the need of a strategic break through in overcoming quality and quantity problems of Civil State Officers, as well as the need of mutual commitment between legislative and executive to minimize non-managerial factors in the appointment processes of Civil State Officers in structural position.

Kata Kunci : Politik Lokal,Kepegawaian,Pengangkatan PNS,PP No8 Th2003