Memulangkan pengungsi, meyelesaikan konflik :: Studi tentang implementasi kebijakan penanganan pengungsi pasca konflik kekerasan di Provinsi Maluku Utara

ANGKOTASAN, Jufri, AA GN Ari Dwipayana, M.Si

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Kebijakan penanganan pengungsi dilaksanakan sebagai bagian dari penyelesaian konflik kekerasan di Provinsi Maluku Utara, yang ditujukan untuk mengembalikan seluruh pengungsi akibat konflik ke desanya masing-masing. Beberapa tahapan sebelum kebijakan dilaksanakan adalah pemberlakuan darurat sipil dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Penetapan Maluku Dan Maluku Utara sebagai Daerah Darurat Sipil, rekonsiliasi antar masyarakat, rekonstruksi sarana dan prasarana sosial serta rehabilitasi non fisik. Untuk menganalisa implementasi kebijakan tersebut, digunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindlee sbagai bagian dari pengelolaan konflik sehingga analisa kontennya menjadi 1. Kepentingan para pengungsi, 2. Persepsi pengungsi tentang manfaat kebijakan, 3. Letak pengambilan keputusan di lapangan, 4. Pelaksana program pemulangan dan 5. Alokasi anggaran pemulangan pengungsi, sedangkan analisa konteks adalah 1. Strategi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, 2. Karakteristik dan situasi yang berkembang, 3. Kepatuhan dan daya tanggap pengungsi dan masyarakat Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualititatif deskriprif, hasil penelitian adalah 1). Antusias pengungsi mengikuti program pemulangan berakibat melonjaknya data pengungsi, tetapi juga menunjukan ada manfaat dari kebijakan tersebut 2) Dari segi presepsi akan manfaat, diketahui bahwa secara umum kebijakan tersebut sangat bermanfaat untuk sebagai penyelesain konflik 3) Mobilitas penduduk yang tinggi ikut menjadi faktor pendorong integrasi masyarakat 4). kebijakan tersebut telah membawa perubahan dalam masyarakat, dari yang tadinya bermusuhan kembali terintegrasi dalam satu kesatuan masyarakat, 5) Dukungan anggaran dari pemerintah pusat, ikut mendorong cepatnya pengungsi kembali ke daerah asal dan 6). Strategi penanganan pengungsi dengan pendekatan tiga titik simpul, cukup berhasil memulangkan pengungsi dari Ternate, Tobelo maupun Manado 7). Situasi yang terbentuk sebelum pemulangan pengungsi, ikut memberikan sumbangan positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan 8). Kesepakatan-kesepakatan perdamaian yang dibangun merupakan kepatuhan masyarakat untuk kembali hidup bersama. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah dalam penanganan pengungsi, disarankan 1) Kedepan pemerintah harus membuat data base setiap daerah di tingkat paling rendah, hal ini terutama pada daerah-daerah rawan bencana dan selalu di “up date” setiap bulan atau 3 (tiga bulan); 2). Pemerintah daerah harus memfasilitasi “ruang dialog” bagi semua elemen masyarakat, dalam membangun “budaya damai”, dengan mengakomodasi pendekatan adat dan kearifan-kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat ; 3). Pemerintah daerah harus meningkatkan proses pemberdayaan, tidak hanya kepada eks pengungsi tetapi juga masyarakat sekitarnya sehingga tidak ada kecemburuan sosial 4). Koordinasi dalam penanganan bencana harus mampu memotong aturan-aturan normatif dalam struktur birokrasi, karena bencana memerlukan penanganan cepat dan segera.

Policy of refugee handling executed as part of the solving of hardness conflict in North Moluccas Province, addressed to return entire refugee victims of conflict to their countryside. Some steps done before executing this policy is application of civil emergency with Decision of President number 88 Year 2000 about Stipulating of Moluccas And North Moluccas as area emergency civil, reconciliation between societies, reconstruct the social facilities and basic facilities and also rehabilitate the non physical aspect. Implementation theory told by Grindle with content analysis and policy context is used to analize this implementation as a part of conflict management so content analysis would be: 1. Interest of all refugee; 2. Refugee perception about policy benefit; 3. The way of decision making in field; 4. Program repatriating executor; and 5. Budget allocation for refugee repatriating. while context analysis are 1. Strategy North Moluccas Province Regional Government; 2. Characteristic and developing situation; and 3. Commitment of society and refugee to the regulation. Qualitative method with descriptive approach is applied in this research. The result indicates that 1). Enthusiastic of refugee follow repatriating program cause to leap it refugee data, but also represent the policy benefit for them; 2) In perception aspect, there is advatage of conflict solving; 3) High resident mobility pushes quicker society integration; 4). The policy changes the conflict situation become returning to be as usual; 5 Budget support from central government give cintribution in which refugee return to teir area; 6). Management strategy with three focus sites is succesful enough in returning refugee from Ternate, Tobelo and Manado; 7) situation formed before returning give positive contribution to the policy implementation; 8) Memorandum of understanding built by societies is a part of society respectation. In this occation, the writer would like to express some suggestion, as follow: 1) Government have to make database for lowest level of goverment especially in the disaster area and can always be up-dated in each one or three months; 2). Regional government have to facilitate "dialogue space" for all society elements, in developing "peaceful culture", with accommodating approach of local wisdom and custom which is life and expand in society ; 3). Local government have to improve enableness process, not only to ex refugee but also neighbourhod society so that there is no social jelaousy; 4). Coordination in disaster handling have to can cut normatif order in bureaucracy structure, because disaster need to be handled quickly and immediately.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pengungsi,Konflik Kekerasan,Conflict, Refugee, Management, and Policy Implemetation