Efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Kulon Progo :: Studi pada Unit Pelayanan Perizinan Satu Atap Kabupaten Kulon Progo

SUSILO, Drs. Cornelis Lay, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Judul tesis ini adalah “Pelayanan Izan Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo”. Latar belakang penelitian ini adalah berangkat dari permasalahan penyelenggaraan sistem pelayanan pemberian perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan yang belum efektif. Fenomena tersebut sering dikeluhkan oleh pengguna jasa karena prosedur pengurusannya yang berbelit-belit dan tidak transparan, kurangnya ketepatan waktu dan ketidak sesuaian biaya resmi dengan yang dibayarkan. Disamping itu juga terjadinya rentang kewenangan yang panjang dan belum jelasnya pengaturan pelimpahan kewenangan serta masih kuatnya dominasi ekternal dinas yang menangani. Sehingga menjadikan pelayanan kepada masyarakat kurang terapresiasikan dengan baik atau kurang menjadi prioritas, dimana masih munculnya sikap yang bernuansa birokratis dari aparat pelaksananya. Penelitian ini bersifat diskreptif kualitatif dengan metode penelitian menggunakan teknis observasi, wawancara serta meneliti dokumen yang ada. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti efektivitas pelayanan dengan indikator kualitas pelayanan masyarakat, dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Unit Pelayanan Perizinan Satu Atap Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian akan didiskripsikan sesuai dengan data-data dan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian memberikan interpretasi tentang prospek pelayanan perizinan yang baik di Kabupaten Kulon Progo dalam konteks Good Governance. Hasil analisis menunjukkan, bahwa dari kualitas penyelenggaraan pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Unit Pelayanan Perizinan Satu Atap Kabupaten Kulon Progo masih belum efektif, dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut : kurangnya koordinasi antar pejabat pengelola perizinan yang disebabkan rendahnya kewenangan yang dimiliki, kurangnya sarana dan prasarana, belum optimalnya fungsi UPPSA sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu/atap, pembagian insentif yang tidak proporsional, penempatan pegawai yang tidak memperhatikan volume kerja, terlalu kuatnya pengaruh pejabat politik dan produk hukum yang dihasilkan, kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan pada Unit Pelayanan Perizinan Satu Atap Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama, peningkatan kewenangan untuk mewujudkan koordinasi antar pimpinan. Kedua, perlu ditambahnya pembuatan gedung yang representatif sebagai tempat pelayanan. Ketiga, mengefektifkan Unit Pelayanan Perizinan Satu Atap sebagai Unit pelayanan terpadu satu atap/pintu. Keempat, pembagian insentif dan penempatan pegawai disesuaikan dengan beban kerja, perlunya revisi beberapa Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya untuk disesuaikan dengan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang baru dan disesuaikan dengan semangat otonomi daerah dan tuntutan masyarakat. Kelima, segera diakhiri dominasi pejabat politik yang berhubungan dengan pelayanan perizinan dan diberikan kewenangan tersebut secara penuh kepada instansi yang membidangi. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai arti pentingnya perizinan, agar terjadi kesatuan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelayanan.

The tittle of the thesis is “ Public Services in Kulon progo Regency”. The background of this research is coming from the problem of implementation services system on giving permission especially on permit built a building that yet effectively. This fenomena is often complained by service user because the procedure of the management handling is too twist in and out and not transparent, less on time and is not match between the legal and illegal fee that must be pay. Beside that there are e long range of autority and is not clear rules of controller the autority and also the external official domination still dominates who handle it. And that make the service on society less appreciate well or less priority, which is still showing the beaurocratic nuance attitude from the implementer instrument. This research has qualitative descriptive on attitude and as method of the research uses observation technic, correspondence and also research on the document. In this research, the researcher wants to effective research of service with the indicators of the quality on society service, and by exploring the factors that influence to the process of giving license to built a building on License Service Unit One Roof in Kulon Progo Regency. The result of the research will be described up to the founded data and facts, then give interprate about the best prospect on lecense service ini Kulon Progo Regency on Good Governance contects. The result of the analysis shows that the quality of the coordination services on giving permission to built a building in Lecense Service Unit One Roof in Kulon Progo Regency still not yet effectively, because there are many factors like : less coordination between the officer who organizer license was caused the lower of owned autority, less the mediums, un optimal the function of these unit as unit of united service one roof, is not proportional on devided insentif, replaced the officer and law product that’s resulted, less socialization on lecense at society. Next, for raising the effectivity on license service on Unit of License Service One Roof in Kulon Progo regency is needed to do the steps as follows : firt, raising the autority to implementation of coordination between the leader. Second, needed to add activation the representative building as service place. Third, to effetivity licence service unit on roof as united of service unit one roof/door. Fourth, devided the insentif and replaced the officer considers to the charge of job, need revision some territory rules and implementer rules and it will be consider with the structure of new territory government organization and consider with the territory otonomy spirit and society demands. Fifth, soon ended the domination of political afficer that has relation with the license service and given the autority fully to the fields of the department. Socialization needed is more intensive to society for important meaning of permission of, and it will happen the united of perception between the government and society in services.

Kata Kunci : Pelayanan Publik,Efektivitas,Layanan IMB,effectivity, quality, license services