Implementasi dan implikasi Undang-undang otonomi khusus bagi Human Security di Papua

SETIAWAN, Aria Aditya, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Hubungan Internasional)

Hasil penelitian ini menganalisa tentang implementasi dan implikasi Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua dari awal penerapannya pada tahun 2001 sampai dengan akhir tahun 2004. Implementasi UU Otsus ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesempatan yang secara legal dapat merubah kondisi kehidupan masyarakat di Papua dan perlindungan secara khusus bagi hak-hak penduduk terhadap sumber daya alamnya. Hasil dari implementasi UU Otsus Papua memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Selama empat tahun implementasinya, UU Otsus lebih banyak sisi negatif daripada sisi positifnya dikarenakan berbagai macam sebab di semua sektor kehidupan masyarakat di Papua. Implikasi dari UU Otsus Papua membuat kondisi masyarakat di Papua semakin hari semakin memprihatinkan dan bukan menghasilkan suatu kondisi masyarakat yang lebih baik kehidupan sosial dan keamanannya dalam konteks pembangunan Indonesia. Hal ini terbukti dan diperkuat dengan dikeluarkannya Indonesia National Human Development Report 2004 oleh UNDP dan data kependudukan tahun 2004 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

This study analyses about an implementation and an implication of special autonomy law in Papua from the beginning of 2001 to the end of 2004. The implementation of this law will provide legal opportunities to make a significant improvement in many life of indigenous people of Papua, particularly by regard to the protection and an empowerment of their rights over natural resources. The result from the implementation of this law has two impacts, a positive side and a negative side. Since four years ago, the special autonomy law has been having more negative impacts than the positive impacts as many thing of causes from humanity life sector in Papua. The implication of special autonomy law makes people in Papua live in anxious condition, and they do not make a result for a better social life and secure life better in Indonesia development context. This problem proved strongly by data from Indonesia National Human Development Report 2004 that comes from UNDP and people data in 2004 from BPS.

Kata Kunci : Politik,Otonomi Khusus,Human Security,Sumberdaya Alam Papua, Human Security, Special Autonomy, Papua