Implikasi penerapan E-Government terhadap mekanisme kerja birokrasi :: Studi tentang penerapan E-Government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

SUYATNO, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini melihat implikasi penerapan e-government terhadap mekanisme kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menarik karena birokrasi Kabupaten Kulon Progo yang masih menerapkan nilai-nilai tradisional dalam hubungan antar aktornya, menerima penerapan nilai-nilai baru teknologi agar berjalan cara-cara rasional dalam bekerjanya birokrasi. Nilai-nilai dan tradisi yang dianut dalam pola hubungan antar aktor birokrasi inilah yang dimaksud sebagai mekanisme kerja birokrasi dalam penelitian ini. Mekanisme kerja birokrasi terdiri dari hierarki, spesialisasi dan impersonal. Tentu ada perubahan dari bertemunya nilai-nilai lama dengan datangnya nilai baru teknologi dalam pola hubungan antar aktor dalam birokrasi ini. Kajian tentang mekanisme kerja birokrasi digunakan dalam penelitian ini, terutama dampak kemajuan teknologi terhadap mekanisme kerja birokrasi untuk menggambarkan perubahan nilai-nilai atau mekanisme kerja birokrasi. Penelitian dilakukan secara deskriptif diikuti analisa kualitatif dalam bentuk interpretasi kritis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Rumusan masalah penelitian adalah apa implikasi penerapan e-government terhadap perubahan mekanisme kerja birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ? Penelitian dilakukan untuk melihat dan menggambarkan hubungan penerapan e-government dengan perubahan mekanisme kerja birokrasi yang terjadi pada birokrasi bersangkutan. Alur penelitian disusun dengan cara membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah penerapan e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum ada penerapan e-government mekanisme kerja birokrasi yang terdiri dari hierarki, spesialisasi dan impersonal pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih diwarnai sifat tradisional yang dominan. Sifat itu terlihat dari hierarki yang masih sempit dan searah. Posisi atasan masih menonjol dan kuat, spesialisasi belum ada serta penggunaan cara-cara informal dan personal dalam menyelesaikan pekerjaan. E-government diterapkan pada birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Penerapan e-government itu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Kulon Progo. Dua alasan setidaknya mendasari penerapan ini yakni; kebutuhan akan teknologi informasi di birokrasi dan tuntutan memenuhi ketentuan perundangan mengenai penerapan e-government. Mekanisme kerja birokrasi pada birokrasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalami sejumlah perubahan dengan diterapkannya e-government. Perubahan itu mengarah pada terkikisnya nilai-nilai tradisional yang selama ini berjalan menuju pada birokrasi rasional, meski belum sempurna. Melemahnya hierarki yang searah berganti dengan hubungan hierarki yang semakin luas, spesialisasi yang lebih nampak jelas dan hubungan impersonal yang meningkat menghiasi birokrasi berteknologi ini. Penerapan e-government di Kulon Progo menghadapi setidaknya dua hambatan. Hambatan itu berupa hambatan teknis dan non teknis.Hambatan teknis adalah keterbatasan sarana dan dana untuk pengembangan sistem informasi. Hambatan non teknis yaitu pemahaman birokrat tentang e-government yang rendah dan minimnya kemauan baik dari para pemegang kebijakan dalam upaya penerapan e-government.

This research studied the implication of e-government implementation to the working mechanism of bureaucracy in Kulon Progo Regency. This case is interesting because the bureaucracy of Kulon Progo Regency still applied traditional values in relationship among its actors, received the implementation of new technological values in order to make the performance of bureaucracy more rationalize. Values and traditions in this relationship among bureaucracy actors is what we called as working mechanism of bureaucracy. Working mechanism of bureaucracy consists of hierarchy, specialization, and impersonality. It is assumed that there should be a change occurred when the old values met with the new technological values in the relationship among actors in bureucracy. Study about working mechanism of bureaucracy applied in this research, focused mainly in the impact of technological improvement to working mechanism of bureaucracy to describe the change of values and culture in bureaucracy. This is a descriptive research followed with qualitative analyses in the form of critical interpretation to data collected by interview, observation, and literature study. The research question is what is the implication of e-government implementation to the change of working mechanism of bureaucracy in Kulon Progo Regency ? This research goal is to see and describe correlation between implementation of e-government and the change of working mechanism of bureaucracy in Kulon Progo Regency. Frame of research organized by comparing condition before and after the implementation of e-government. The result of this research shown that before the implementation of e-government, working mechanism of bureaucracy consisted of hierarchy, specialization, and impersonality in bureaucracy of Kulon Progo Regency still be dominated by traditional characteristics. These characteristics appeared from the narrow and paralel hierarchy. Position of top managers still is strong and dominated, there were no specialization and the use of informal methods and personal is still occurred. E-government implemented in the bureaucracy of Kulon Progo Regency. The implementation is known as Local Management Information System of Kulon Progo Regency. There were two reasons that based this implementation, namely the need of information technology in bureaucracy and the demand to accomplish the law regarding e-government implementation. Working mechanism of bureaucracy in Kulon Progo Regency had changed since the implementation of e-government. The changes were oriented to the reduce of traditional values shifted to more rational bureaucracy, eventhough this process has not yet been finished. More vast hierarchy, actual specialization, and impersonality in relationship are increasing along with the implementation of technological basedbureaucracy. Implementation of e-government in Kulon Progo faced at least two constraints, namely technical and non technical constraint. Technical constraint is limited facilitation and funding to develop information system. Non technical constraint is the minimal understanding about e-government among bureaucrats and limited political will from policy makers to implement e-government.

Kata Kunci : E Government,Kinerja Birokrasi,Pemda Kulon Progo, information system, e-government, working mechanism of bureaucracy