Islam politik dan strategi gerakan penegakan Syari'at Islam :: Studi kasus Majelis Mujahidin Indonesia

AZIS, Abdul, Prof.Dr. Sunyoto Usman

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Gerakan penegakan syari’at Islam oleh Majelis Mujahidin Indonesia -yang kemudian dikenal dengan istilah Islam politik- sebagaimana menjadi topik dari penelitian ini pada dasarnya membahas persoalan hubungan antara Islam dan negara yang sampai saat ini oleh sebagian kalangan masih dianggap dilematis. Seperti diketahui, perdebatan tentang hubungan Islam dan negara selalu mengiringi perjalan sejarah negara bangsa (nation state) muslim sejak masyarakatnya berhasil melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Salah satu penyebabnya adalah karakteristik Islam yang diyakini tidak hanya terbatas pada pemaknaannya sebagai sebuah sistem kepercayaan semata, tapi lebih dari itu Islam juga dipahami oleh sebagian masyarakat pemeluknya sebagai sebuah sistem ideologi, yang dengan demikian ia menjadi jalan hidup (way of life) yang mesti dituruti bagi siapa saja yang masih mengikatkan diri dalam tali Islam. Namun interpretasi dalam tingkatan realitas, diketahui bahwa kenyataannya Islam itu tidaklah bersifat tunggal, sebab pada dasarnya Islam juga mengjarkan pluralisme, kebebasan, dan demokrasi. Artinya bahwa Islam sebagai entitas tunggal sistem kepercayaan mengalami diferensiasi yang begitu nyata dalam berbagai kehidupan masyarakat. Apresiasi nilai ke-Islaman masyarakat akan sangat tergantung dari konteks historis, budaya, dan etnis dimana masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang. Lebih jauh lagi, konteks politik dan sosial sebuah masyarakat berpengaruh luas dalam membentuk pola dan perilaku sebuah masyarakat yang menyangkut hubungan sosial politik dan keagamaannya. Perilaku politik keagamaan masyarakat muslim di negara-negara Arab tentu akan sangat berbeda dengan perilaku politik keagamaan di negara-negara muslim yang ada di Asia atau Afrika misalnya. Ini disebabkan karena proses pertumbuhan dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut terkadang lebih berpengaruh dalam membentuk tatanan yang semestinya menjadi kebutuhan masyarakat bersangkutan. Sejak berakhirnya kolonialisme di dunia muslim, sistem politik negara bangsa dipandang sebagai kebutuhan paling tepat dan mendasar yang dapat membentuk masyarakat ke dalam sebuah integrasi yang menyeluruh. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang dianggap sebagai negara muslim terbesar pasca kolonial. Mengingat pula bahwa dalam masyarakt muslim sendiri polarisasi begitu nyata yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis/kesukuan dan mazhab, dan masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai contoh ideal. Terkait dengan sistem politik negara bangsa itu, -dalam implementasi nyatanya- sistem politik negara bangsa tersebut meniscayakan adanya sebuah pemisahan antara otoritas agama di satu sisi dan otoritas politik di sisi lain. Maka hal ini kemudian berkembang menjadi sebuah dilema dan sekaligus tantangan yang terus saja dialami oleh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh kalangan Islam politik dan khususnya gerakan Islam –yang memahami Islam secara integral sebagai agama dan politikuntuk meyatukan antara kedua otoritas ini. Upaya ini kemudian menemukan alasannya terutama bila dikaitkan dengan berbagai kebijakan politik negara yang tidak memihak “kepentingan Islam”, terjadinya marjinalisasi politik, serta berbagai ketimpangan sosial dan politik yang dalam tahap tertentu telah melahirkan sebuah asumsi tentang ketidakmampuan negara dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Maka fenomena gerakan penegakan syari’at Islam merupakan bagian penting dari serangkaian persoalan sosial dan politik yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.

The movement of Islamic law (syari’at) upholding by Majelis Mujahidin Indonesia -that known as political Islam- as a topic of this research basically are discussing the relationship between Islam and state, that till this moment is still consider as a dilemma by some peoples. As known, discussion about the relationship of Islam and state always appear in the history of moslems nation state since it’s peoples succeeded release themselves from the colonialism. One of the cause is the Islamic characteristic, that Islam was believed not only limited as a meaning of system of faith, but more of it, Islam also interpreted by it’s peoples as a system of ideology. So that it become the way of life that must be obedient by every moslems. But the interpretation in the level of reality, the fact is Islam was not in one characteristic, because Islam basically teach pluralism, freedom and democracy. It’s mean Islam as an entity of a system of faith experiences the differentiation in all kinds of life. The appreciation of Islamic values of peoples will dependent upon historical context, cultural and ethnic where they life and grow up. Meanwhile, social and political context of peoples will influential in establishment of peoples behavior that concern relationship of social life, politic and their religious. For example, religious political behavior of moslems in states of Arab certainly will different with the moslems states in Asia and Africa. This cause of the growth and social change of that peoples occasionally more influential to construct the political and social order that what actually the peoples needs. Since the end of colonialism in moslem peoples, political system of nation state looked as the right and basic necessity that can integrate all the peoples. Not with the exception of Indonesia that considers as a state of biggest moslem postcolonial. Remembering that in moslem’s people itself the polarization was happen obviously that the majority of it cause of ethnic and scholars differences, and Indonesia one of the ideal example. In connecting with the political system of nation state, -in the ideal implementation- it surely what the separation between the religion authority in one side and political authority in the other side. So this problem becomes a dilemma and challenge that always experiences by the state that has moslem majority of the peoples like Indonesia. Political Islam especially Islamic movement -that was understanding Islam as a religion and political ideologystrove for uniting this both authority. This efforts than founds it’s reasons, especially if connected with the political policy of the state that didn’t sides with “Islamic interest”, the political marginalized, and any social unbalancing that in some stage appear in the assumptions about the lack of ability of the state in solving any problems of the peoples. So, the phenomena of the movement of Islamic law (syari’at) upholding was the important part of social and political problems that faced by Indonesia at this moment.

Kata Kunci : Syari’at Islam, Islam Politik, Negara Bangsa, Gerakan Islam, Sistem Politik, Kebijakan politik, Islamic Law, Political Islam, Nation State, Islamic Movement, Political System, Political Policy