Segregasi sosial :: Implikasi struktur peluang politik terhadap ketegangan struktural dalam masyarakat Indonesia

BROTO, R. Suseno, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2005 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional (Magister Perdamaian dan Res

Isu tentang terjadinya segregasi sosial di Indonesia, selama ini hanya muncul sebagai komoditas politik atau hanya sampai pada tataran wacana untuk kepentingan politik sesaat. Sampai detik ini gagasan anti segregasi sosial di Indonesia tidak pernah terwujud dalam suatu kebijakan resmi / formil yang diundangkan secara baku. Sehingga dalam kenyataannya, semenjak pemerintah orde lama, orde baru maupun sampai beberapa kali ganti pemerintahan yang (mengaku) reformis (era pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai dengan era SBY sekarang ini) gagasan anti segregasi sosial justru terus diterapkan terbalik, menjadi kebijakan politik (menuju terciptanya iklim) segregasi sosial atau disintegrasi bangsa. 'Negara Represif' ciptaan Orde Baru telah berhasil melahirkan ketegangan struktural yang akhirnya menjadi pemicu lahirnya konflik-konflik komunal. Konflik- konflik komunal merubah struktur sosial dan pola hubungan antara masyarakat (perubahan pada struktur peluang politik yang ada dalam masyarakat Indonesia). Berdasarkan hasil penelitian, ada dua jenis konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia, yaitu : pertama, Konflik penentuan nasib sendiri, dan kedua, Konflik komunal yang berbasis etnis dan agama. Konflik – konflik yang disertai terjadinya kehancuran dinamika ekonomi dan sistem sosial serta struktur dan kultur masyarakat sehingga terjadi keterbelahan masyarakat atas dasar etnis dan agama, atau atas dasar faktor-faktor ekonomi dan perbedaan tingkat pendidikan, maka konflik ini mengarah kepada apa yang disebut sebagai konflik segregasi sosial. Intinya, situasi kerawanan sosial yang mengakibatkan terjadinya segregasi sosial di Indonesia dikarenakan titik berat pembangunan sistem sosial nasional belum meliputi komponen-komponen yang menjadi prasyarat utama. Akibatnya, apa yang dibayangkan sebagai jati diri atau nilai budaya bangsa bisa jadi hanya manipulasi kepentingan penguasa / negara, sebagai pembenaran pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak politik masyarakat, yang justru mempercepat terjadinya proses segregasi sosial di Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini. Karena itu semua, diperlukan upaya-upaya untuk merekonsiliasi ketegangan antara keyakinan yang diyakini dan tindakan yang menyimpang, yaitu mendekatkan konformisme kepada apa yang disebut “akomodasi kultural atas perubahan sosial” dan berani menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.

The issue on the existing social segregation in Indonesia, so far only comes up as political commodity or merely up to the level of discourse for instant political interest. Up to this moment the idea of anti social segregation in Indonesia has never been realized in formal policy that is legislated legally. In reality, since the old order regime, new order regime even several other regime that (claim to be) reformist (the era of Habibie’s goverment, Gus Dur, Megawati, up to SBY’s era right now), the idea of anti segregation is continually applied oppositely, becoming the political policy (leading to the atmosphere creation of) social segregation or nation disintegration. "The Repressive Nation" the created of New Order already succeed to express the structural strained situation that became agent of external aspects for outward the communal conflicts. The communal conflicts changed social structure and pattern of relationship between society ( the change of political opportunity structure in Indonesian society). Based on the research finding, there are two kinds of strain in Indonesia, that is : first, self determinations and Second, communal conflict have as a base ethnic and religion.If these conflicts cause to happen the destruction of economic,social system, structure and culture of Indonesian society and the last cause society of half heartedness upon etnic and religion basis, or on economics factor and distinction of education stage, then these conflicts aim at what term as "social segregation conflict". Essentially, the social condition in Indonesia that can cause serious social effect up to social segregation is originated from the emphasis of national social system development that has not covered the components that have to be the primary prerequisites. As a result, what is imagined as the identity or the nation’s cultural value can only be the manipulation of the country / authority’s interest, as the justification for democratic principles and society’s political right violation, that indeed fasten the process of social segregation in this Indonesia that we all love. Therefore, efforts to reconcile the tension between the faith that is believed and the deviating actions is necessary, that is bringing closer conformism to what is called “cultural accommodation of social change” and dare to conclude that those are two differant things.

Kata Kunci : Segregasi Sosial, Ketegangan Struktural, Peluang Politik, Social Segregation, Structural Strain, Political Opportunity