Aspek etnisitas dalam konflik kekerasan politik :: Studi kasus pemekaran Wilayah Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

AHSAN, Adi, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2005 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional (Magister Perdamaian dan Res

Penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan menguak kekerasan politik pada aspek etnistas; budaya dan agama, yang terjadi dalam konflik pro dan kontra pemekaran Mamasa, kurun waktu tahun 2002 — 2005. Hal terpenting yang dijawab dalam penulisan ini, yakni apa yang mendorong terjadinya kekerasan politik, mengapa kekerasan politik dapat bergeser ke ruang aspek etnistas kelompok massa, dan bagairnana massa mempersepsikan etnisitasnya, baik sebelum terjadinya kontlik maupun saat terjadinya konilik yang memasuki ruang isu budaya dan agama. Lokasi penelitian di lakukan di Mamasa selama satu tahun, efektifberjalan selama enam bulan. Metode penelitian meuggunakan pendekatan kualitatif emografi. Responden meliputi perwakilan beberapa aspek; pemeriutab, masyarakat awam, tokoh masyarakai, budayawan, LSM, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama (ulama dan pendeta). Dan hasil penelitian ditemukan, bahwa konflik kekerasan politik dilatan oleb beberapa aspek. Periama, instrumen Undang-undang Noinor 11 tahun 2002 tentang pemekaran Kabupaten Mamasa. Kedua, dualisme kebijakan di wilayah rawan konflik (pro dan kontra) antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (kabupaten induk) dan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Ketiga, terjadinya silang kepentingan amar kelompok eut pergerakan pemekaran Kabupaten Mamasa yang terpecah ke dalam faksi pro dan kontra. Keempal, strukiur masyarakat yang cukup heterogen, dan terformasinya struktur masyarakat yang dipengaruhi beberapa aspek, yakni kedatangan belanda yang mengintervensi allai budaya lokal, trauma konflik masa lalu yang rnenyentuh isu etnisitas. Yang berakibat path munculnya ketegangan relasi sosial masyarakat, yang sekaligus membuka ruang kerawanan yang cukup rentan, dan atau memudahkan kelompok eut pro dan kontra pemekaran melaktkan mampulasi isu untuk menyeret massa ke dalam konflik kekerasan.

This research is aimed to describe such political violence occurred during the debate session on the issue of Mamasa blossoming policy started from 2002 up to 2005. This thesis focues on some fundamental question, namely the ones that caused the political violence, the trigger for the ethnic violence, and the way the mass percieve about their ethnicity before and after the conflict. This research took place Mamasa as it’s setting which effectively has been done for six month from a year-planned schedule. The research method is qualitatively ethnographic. Subjects were samples from the representatives of government officials; citizens; public figures; religious; cultural and ethnic leaders; NGOs, and last but not least the university students. The research found that the political violence against religious, cultural and ethnic fields was caused by the following factors: (1) the implementation of the regulation on district blossoming policy (notably UU No. 11/2002 about the blossoming policy of Mamasa); (2) the inconsistency of public policy (split of power) between the governors of Polewali Mandar (the original district) and Mamasa (the new one) in the disputed territory; (3) the conflict of interest among the elites of the opponent and supporting groups of the blossoming policy which fractured into pro and contra position into each other; (4) the heterogeneous population of Mamasa and the historical and social background of the district, e.g. the intervention of Dutch colonialsm to local norms and social trauma on ethnic dispute, which have formed the social stucture coming into a social-relationship tense; a situation where we believe could be a trigger for provoking mass or people involved in the political violence.

Kata Kunci : Konflik Etnisitas,Kebijakan Pemekaran,Political Visolence, Ethnic Violence