Kinerja birokrasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan implikasinya terhadap ketahanan sosial ekonomi masyarakat :: Studi kasus di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

HARDONO, Yudi Wahyu, Drs. Armaidy Armawi, M.Si

2006 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Kabupaten Administrasi Kepulauan seribu merupakan salah satu wilayah DKI Jakarta yang menitikberatkan pada pengembangan potensi laut yang menjadi andalannya dengan kekayaan keanekaragaman hayati maupun non hayati. Kondisi sosial ekonomi penduduk Kepulauan seribu relatif kurang beruntung dibandingkan dengan penduduk yang ada lima wilayah DKI Jakarta yang lain. Mayoritas penduduk Kepulauan Seribu bermata pencaha rian sebagai nelayan, dengan pendapatan yang relatif kecil, pendidikan rata-rata rendah, sebagian besar waktunya dihabiskan di tengah laut, umumnya konsumtif dan tidak mempunyai budaya menabung. Hal ini yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Administrasi Kepulauan seribu untuk memaksmalkan segenap potensi yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah Administrasi dalam meningkatkan pendapatan nelayan melakukan diversifikasi usaha melalui budidaya ikan, budidaya rumput laut dan pengolahan hasil laut, serta pelestarian lingkungan laut Birokrasi dalam era otonomi daerah, dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan kebijakan otonomi daerah yaitu:1)demokratisasi penyelenggaraan peme rintah daerah,2) Pemberdayaan masyarakat dan daerah, 3) Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan ,4)terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik. Kebijakan Pemerintah daerah dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan serta program harus bersinergi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan peranserta masyarakat secara luas untuk membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengambarkan sesuatu fenomena, karakteristik, situasi atau kejadian masyarakat nelayan kepulauan seribu secara sistimatis, faktual dan akurat dan analisis kuantitatif sederhana atas jawaban responden terhadap kuesioner dan analisis data sekunder dari lembaga yang memiliki kompetensi (Badan Pusat Statistik, dll) yang menggambarkan fenomena peranan birokrasi pada masyarakat nelayan. Dari hasil penelitian, Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PDRB dan kebijakan makronya melalui program-program pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat belum cukup mampu membangun persepsi masyarakat terhadap peranan birokrasi. Kurang maksimalnya kinerja Birokrasi dalam menjalankan program pemerintah, berdampak pada tingkat keberhasilan program. Selain itu, ada persepsi yang salah dari masyarakat menyangkut program pemberian bantuan dari Pemerintah. Pada umumnya masyarakat memahami bahwa yang disebut sebagai proyek bantuan dari Pemerintah diartikan sebagai sesuatu yang tidak harus kembali dan tidak harus berhasil. Oleh karena itu pendampingan manajemen sangat diperlukan mengingat bahwa selama ini nelayan terbiasa berorientasi pada hasil, bukan proses. Untuk merubah sikap dan cara berpikir tidaklah mudah dan perlu waktu. Oleh karenanya diperlukan pendampingan manajemen sehingga terjadi proses perubahan paradigma berpikir secara bertahap. Membaiknya kondisi sosial ekonomi akan membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat .

The Administration Regency of Kepulauan Seribu is one area of DKI Jakarta focused on the sea potency development that becomes its mainstay with various biological and non biological wealth. The social economic condition of resident in Kepulauan Seribu is relativeless successful than the resident in another five areas of DKI Jakarta. The majority resident of Kepulauan Seribu have livelihood as the fisherman with relative small income, an average lower education. Most altheir time was spent at the middle of the sea, in general consumptive in character and have not save culture. It is becomes a challenge to Administration Government of Kepulauan Seribu to maximize all possessed potency to increase the community income. The Administration Government to increase the fisherman income has taken business diversification through fish and seaweed cultivation and sea product processing and sea environment preservation. The bureaucracy in district autonomy era is demanded to be able to realize the purpose of district autonomy policy that is: 1) democratization of district government implementation, 2) the community and district empowerment, 3) increasing prosperity, and distribution, 4) its operation of good government management. The district government policy was inserted into vision, mission and the purpose and program should have synergy with social economic condition of the community and participation of community widely to develop a social economic resilience of the community. The present research uses descriptive qualitative approach to describe the phenomenon, characteristic, situation and incident of fisherman community of Kepulauan Seribu in systematic, factual and accurately and simple quantitative analysis upon the respond of respondent to the questionnaire and secondary data analysis from the institution has competency (Central Body of Statistic, etc) which describe the bureaucracy role phenomenon on the fisherman community. The result show that Government regency successful on increasing PDRB and its macro policy through establishment programs, training and the community empowerment has not able enough to develop the community perception toward bureaucracy role. Its less maximum of bureaucracy performance establishment community to run the government program, has impact to the successful level of program. In addition, there is a mistake perception of the community concerning the assistance program from the government. In general, the community understood that what called as the assistance project from the government is meant as something that must not return and successful. Therefore, management assistance most necessary in considering that during the time the fisherman is accustomed with orientation to the result, not process. To change the attitude and way of thinking is not easy and need more time. For that reason, it is needed the management assistance so the change process of thinking paradigm occur gradually. Better social economic condition will develop a social economic resilience of community.

Kata Kunci : Ketahanan Sosial Ekonomi,Kinerja Birokrasi,Pendapatan Nelayan,Bureaucracy Performance, Fisherman, and social Economic Resilience