Implementasi regulasi Ontbinding menurut KUH Perdata dan peran Hakim dalam gugatan perkara Ontbinding di Kota Palu

MAPPATOBA, Baso, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenotariatan)

Penelitian mengenai Implementasi Regulasi Ontbinding menurut KUH Perdata dan Peran Hakim dalam Gugatan Perkara Ontbinding merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui realitas pelaksanaan regulasi ontbinding menurut KUH Perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implemetasinya di Kota Palu, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai suatu wanprestasi pada penyelesaian perkara ontbinding yang diajukan penyelesaian perkaranya ke Pengadilan Negeri Palu untuk mewujudkan putusan yang ideal atau mengandung idee des recht secara proporsional. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu analisa dengan mendeskripsikan dan menghubungakan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara komprehensif, sehingga akan diperoleh solusi atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan regulasi ontbinding menurut KUH Perdata di Kota Palu tidak efektif, hal ini sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, faktor regulasi ontbinding itu sendiri yang tidak konsisten, tidak singkron dengan beberapa asas dalam hukum acara perdata, tidak dapat mengakomodir kompleksitas aspirasi masyarakat khususnya di Kota Palu, dan tidak mempunyai kekuatan berlaku yuridis, sosiologis, maupun filosofis secara komprehensif. Kedua, faktor masyarakat Kota Palu yang kurang mengetahui regulasi ontbinding, serta terjadinya dekadensi moral masyarakat. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai seperti minimnya personil hakim yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Palu serta kinerja personalia yang diperbantukan di Pengadilan yang kurang profesional. Keempat, faktor penegak hukum, utamanya faktor moralitas oknum penegak hukum, serta sikap penegak hukum yang kurang proaktif. Adapun mengenai pertimbangan hakim dalam menilai wanprestasi mendasarkan itikad baik para pihak dalam merealisasikan kewajibannya serta akibat yang ditimbulkan seandainya perjanjian yang dimintakan pemutusannya diputuskan.

The research about implementation of ontbinding regulation pursuant to the civil code and the judge role in accusation of ontbinding case was a juridical empirical research which purposed to know the reality about implementation of ontbinding regulation pursuant to the civil code together with the factors influenced on that implementatin in Palu City and to know about the judge opinion when judging a default on the settlement of ontbinding case which settlement of that case submitted to Palu First Instance Court to create an ideal verdict or contains idee des rechts in proportionally. Data collected in this research were primary data, that means data collected from the field research through an interview and secondary data, that means data collected from the library research. The datas then be analyzed using qualitative method, that is an analysis by describing and connecting the data with other data in comprehensively, so the resolution for the questions of this research shall be answered. The result of this research shows that the reality about implementation of ontbinding regulation pursuant to the civil code in Palu City is not effective, that caused by some factors. First, the factor of ontbinding regulation itself which not consistent, not compliance with some principles in law of civil procedure, could not accommodate the complexity of society aspiration specially in Palu City, and have no power to be valid comprehensively in juridical, sociological nor philosophical. Second, factor of Palu’s City society which not quite understand about ontbinding regulation and also there is a decline in moral society. Third, factor of a tool or a facility which not quite enough such as only few judge assigned on Palu’s First Instance Court and the activity of the personel detailed in the court which not quite professional. Forth, factor of the law upholder, mainly the morality of the law upholder person and the attitude of law upholder which not quite proactive. About the judge opinion in judging a default is based on a good will of the parties to carry out their obligation and the consequence arise if their agreement is terminated by the judge.

Kata Kunci : KUHP,Perkara Outbinding,Peran Hakim, Ontbinding