Peranan surat paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam pengurusan kredit macet di Kota Makassar

DAMAYANTI, Risca, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenotariatan)

Penelitian ini mengenai peranan surat paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam pengurusan kredit macet di Kota Makassar, bertujuan untuk mengetahui peranan surat paksa yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam proses pengurusan kredit macct serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak debitur dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pengurusan kredit macct. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dan penelitian lapangan melalui wawancara serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dan penelitian kepustakaañ. Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan dibuat dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana penentuan sampel diambil setelah disesuaikan dengan kriteria yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat paksa yang diterbitkan oleh PUPN dalam pengurusan kredit macct mempunyai peranan sebagai sarana hukum dalam pengurusan piutang negara perbankan, sebagai landasan utama penerapan upaya paksa badan, sebagai instrumen hukum yang memberikan efek jera terhadap debitur, dan sebagai instrumen pelengkap bagi PUPN dalam pengurusan piutang negara macct. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur adalah dengan pelaksanaan prosedur pengùrusan piutang negara umumnya dan surat paksa khususnya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pengurusan kredit macct adalah berkas kasus piutang negara tidak lengkap, barang jaminan tidak ada, debitur tidak mengakui utang dan piutang negara yang belum dapat ditagih.

This research is about the role of warrant that publishes by State Credit Affair Committee or Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) in the arrangement of stuck credit in Makassar City. This research is aim to know, beside the role of warrant that publishes by State Credit Affair Committee in the process of stuck credit arrangement, also to know the factors that blocked the process of stuck credit arrangement. Data that used to seek in this research is primary data, i.e. data that obtain from field research through interview and secondary data, i.e. data from library research. Obtained data then analyzed quantitatively and formulated in the form of descriptive report. This research use purposive sampling method, where sample chose after appropriated with needed criteria. The research result show that warrant that publishes by PUPN in stuck credit arrangement have a role as legal tool in arrangement of banking state credit, as main base application of body force effort, as legal instrument that give daunted effect to debtor and as complement instrument to PUPN in stuck credit arrangement. The form 9f law protection to debtor is with given addition time to debtor to paying off her (his) debt, i.e. as long as 1 x 24 hours. In fact, factors that blocked the arrangement in stuck credit are incomplete case dossier of state credit, no warranty, debtor that not acknowledge state debt and credit that cannot collected at the time.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Kredit Macet,PUPN,Surat Paksa,Perlindungan Hukum Debitur,Warrant, PUPN, stuck credit