Pelaksanaan ketentuan pungutan terhadap jual beli tanah adat pada masyarakat adat Kaili Tara di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah

PANDAN, Idayanti, Nurhasan Ismail, SH.,MSi

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenotariatan)

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan pungutan yang berlaku pada masyarakat adat Kaili Tara, bagaimana pelaksanaan ketentuan pungutan tersebut dan strategi masyarakat menyiasati ketentuan pungutan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis, yaitu penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dan penyebaran angket kepada narasumber dan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pungutan yang berlaku pada masyarakat adat Kaili Tara lahir karena adanya kesadaran bersama warga masyarakat yang disepakati bersama dengan Dewan Adat. Dalam hal pelaksanaan ketentuan pungutan tersebut dilakukan pada setiap pengalihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli tanah dengan kewajiban menyerahkan 2 % kepada Dewan Adat setempat. Adapun strategi masyarakat untuk menyiasati pungutan tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan Dewan Adat dilakukan dengan cara memanipulasi kegiatan jual beli yang mereka lakukan dengan memakai lembaga hibah, tukar menukar tanah dan pemberian kuasa pengelolaan tanah.

The research aims to analyse the implementation of the regulation on fee for adapt land selling and purchasing in Kaili Adat society, and the strategy to deal with this regulation. The research is juridical and empirical; it focuses on field research and gets support from library research. Primary data were obtained from field research by interviewing with and distributing questionnaires to resource persons and respondents. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary materials collected through library research. The research results show that the fee regulation in Kaili Adat Society was adopted due to a shared awareness of the society members, which got mutual approval from the Adat Council. The fee regulation applies to every transfer of rights over land in the form of selling and purchasing; it is carried out by paying off 2% of the price of land to the local Adat Council. In dealing with this fee regulation, the society adopts a strategy to avoid disobedience against the Adat Council decree by manipulating land selling and purchasing in 3 different ways: disguising it as land grant with the help of Land-grant Institute, as land exchange, and as transfer of land management authority.

Kata Kunci : Hukum Adat,Tanah Adat,Pungutan Jual Beli,ee on adapt land, adapt land purchasing and selling, Kaili Tara Adat Society