Peranan Partai Politik dalam merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung

LAGU, Ledi, Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH.,MSi

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis normatif dan empirik peranan partai politik dalam merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pedoman wawancara terhadap responden yang relevan. Penarikan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunj ukkan, pertama, peran penting partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah langsung yang diselenggarakan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjalankan fungsi rekrutmen pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun dalam pelaksanaannya peran partai politik dalam melakukan rekrutmen pasangan calon belum mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis karena mayoritas pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah direkrut dengan sistem rekrutmen tertutup atau elitis. Dari 12 (dua belas) pasangan calon, 7 (tujuh) pasangan calon direkrut dengan sistem rekrutmen tertutup, 2 (dua) pasangan calon direkrut dengan sistem setengah terbuka dan hanya 3 ( tiga) pasangan calon yang direkrut dengan sistem terbuka dengan dimensi transparansi dan aksesibilitas publik yang lebih baik; kedua, secara keseluruhan proses mulai dari proses rekrutmen pasangan calon pada tingkat partai politik dan penyelenggaraan oleh KPUD belum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Namun, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan di tingkat KPUD yang mengedepankan persamaan, perlindungan hak politik dan kemandirian maka pada tahap ini sudah mencerminkan prinsipprinsip negara hukum yang demokratis; ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi peranan partai politik dalam merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis meliputi: a) Faktor UU No.32 Tahun 2004 memuat ketentuan yang kurang demokratis sehingga dijudicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang telah disusun oleh KPUD. Selain itu, asas Langsung dalam Pasal 64 ayat (1) yang bermakna partisipasi yang luas bagi rakyat kurang sejalan dengan kewenagan rekrutmen yang hanya melalui partai politik (Pasal 59 ayat (1)) sehingga dalam praktek cendrung bersifat tertutup; b) Faktor partai politik yang masih bersifat sentralistik dan kesulitan berkoordinasi serta ketidaktersediaan dana memadai.

The research is aimed in reviewing the role of political parties normatively and empirically in achieving the democratic law country principles in the election of the local government head. The research was conducted through document study on the related material and field study through interviews used interview guidance to the respondents. The result indicated that, first, the major role of political parties in the election of the local government head organized on the basis of law no, 32 of 2004 concerning the local government was functioning to recruit the duet candidate participating in the local government head election which conducted democratically with the principles of direct, general, free, confidential, fair and candid. But in reality, in recruiting the candidates, political parties have not been compliant with the principles of democratic law country as the majority of the candidates participating in the local government head election used closed and elitist system. Of 12 duet candidates, 7 candidates were recruited using closed recruitment system, 2 candidates were recruited using semi-open recruitment system and only three duet couples were recruited using open recruitment system with the better transparent and public accessibility. Second, overall the process started with the candidates recruitment process on the political party level and the performance by KPUD was not compliant with the democratic law country couples, Third, the factors affecting the role of political parties in achieving the democratic law country principles involved: a) Law No. 32 of 2004 contained the less democratic requirements, Therefore, it was subject to the judicial review by the Constitution of Court which affecting the stage of local government head election prepared by KPUD. In addition, the direct principle in Article 64 section (1) which means the broad participation for the citizen in not in line with the recruitment duty which is only assumed by the political parties. (Article 59 section (1)). As a result, the system of recruitment tend to be the closed one; b) the political parties were still centralistic in nature and it had difficulty in coordination and suffered the insufficient financing.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Pilkada,Peran Parpol,Demokrasi,Political Party, Election of Local Government Head, Law Country Principles, and Democracy