Hak uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang oleh Mahkamah Agung

WIDIASTUTI, Francisca, Prof.Dr. Muchsan

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitan yang dilakukan bersifat penelitian normatif yang menitikberatkan kepada data primer dan data sekunder. Data tersebut sebagian di dapat dari Penelitian Kepustakaan, dengan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan Hak Uji Materiil. Masalah dalam penelitian ini terdiri dari (1) Bagaimanakah pelaksanaan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang oleh Mahkamah Agung? (2) Apakah arti pentingnya dari pelaksanaan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undangundang oleh Mahkamah Agung? Pengumpulan data mengenai sistem hukum dan teori-teori mengenai tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai hak uji materiil oleh Mahkamah Agung dilakukan dengan metode inventarisasi. Dari hasil penelitian ternyata pelaksanaan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang oleh Mahkamah Agung telah dilakukan secara maksimal walaupun hasilnya belum optimal, tetapi Mahkamah Agung terus berusaha untuk menertibkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Belum sempurnanya serta belum optimalnya pelaksanaan hak uji mateiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung menyebabkan penyimpangan-penyimpangan tindakan pemerintah, dalam hal ini menciptakan suatu tertib hukum di Indonesia.

The research conducted was normative emphasizing on the primary and secondary data. The data was partly from Library Research by elaborating theories relating to Right of Material Examination. Problems of research consisted of (1) How is the implementation of right of material examination for legal regulation under Law undertaken by Supreme Court?, (2) What is the significance of the implementation of the examination? Data collection regarding law and theories of hiearchy of legal regualation as well as criteria regarding right of Material examination by Supreme Court was carried out by inventory method From the research, it proved that the implementation of such an examination by Supreme Court had been performed to the highest degree although the results were not optimum. However, the Supreme Court had continuously compromised legal regulations which were contradictory among each other. The imperfectness as well as less optimization of the material examination by Supreme Court caused violations on the part of the government in creating legal order in Indonesia

Kata Kunci : Hukum Tata Negara, Perpu, Hak Uji Material, Judicial Review – Legal Regulations.