Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik bidang kehutanan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik di Kabupaten Manggarai

TUKAN, Simon Suban, Prof.Dr. Muchsan

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik. Sehubungan dengan itu telah dibuat penelitian dalam rangka penulisan tesis, mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik bidang kehutanan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur. Penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan untuk: a) mengetahui gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik bidang kehutanan di Kabupaten Manggarai; b) menemukan dan menganalisis kendala-kendala hukum yang dapat menghambat terwujudnya kepemerintahan yagn baik melalui partisipasi masyarakat; c) menawarkan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh demi mewujudkan kepemerintahan yang baik melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik bidang kehutanan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian lapangan dilakukan terhadap masyarakat yang berdiam di sekitar dan di dalam kawasan hutan RTK 118, terutama mereka yang berdiam di Desa/Kelurahan Uluwae, Rendenao dan Galak Leleng, Kecamatan Poco Ranaka. Data lapangan diperoleh dengan teknik penyebaran dan pengisian kuesioner, wawancara mendalam dan observasi. Sebaliknya penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, untuk mengumpulkan bahan-bahan dari literatur-literatur hukum baik literatur primer, sekunder maupun tersier yang ada di perpustakaan dan dokumen-dokumen terkait topik penelitian ini. Analisis atas data tersebut didasarkan pada teori-teori mengenai kedaulatan rakyat/demokrasi, Negara hukum, bentuk Negara kesatuan dan otonomi daerah dan konsep pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik bidang kehutanan di Kabupaten Manggarai, belum mampu mewujudkan kepemerintahan yang baik. Hal itu disebabkan oleh sejumlah kendala hukum, yakni: diabaikannya masyarakat dan hukum adat yang mengatur tanah hutan di kawasan RTK 118, sistim pengurusan hutan yang menutup akses masyarakat, materi hukum yang tumpang tindih baik internal maupun eksternal peraturan perundangundangan bidang kehutanan, dan law enforcement yang buruk. Agar partisipasi masyarakat mampu mewujudkan kepemerintahan yang baik perlu dilakukan upaya-upaya berikut: perlindungan hukum bagi masyarakat, baik perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif, dan melaksanakan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi: distribusi kekuasaan, distribusi pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.

The people’s participation in implementation of governance is able to motivate the realization of good governance. In connection with the title of the thesis, the writer has done a research regarding to people’s participation in public policies of forest field implementation, to bring into a reality of good governance in Manggarai Regency, South East Island Province (NTT). The research aims: a) to know the general description due to the people’s complicity in public policies of forest field implementation in Manggarai Regency; b) to find out and analysis the law issues, which can impede the realization of good governance through people’s participation; c) to put forward the legal remedy or endeavor for the sake of good governance implementation through the society’s participation in public policies of forest field implementation. This normative legal research uses a qualitative-descriptive approach. The research consists of fieldwork, literature, and documentation research. Fieldwork is undertaken with inhabitants who live around the forest of Ruteng territory (RTK 118), especially those who are from Uluwae, Rendenao, and Nggalak Leleng village in Poco Ranaka sub District. The field data is gained by spreading out or dissemination and fill the questioner form techniques, interview, and observation. On the other hand, literature research is completed by studying the literature and documentations to accumulate or collect the materials from primary, secondary, and tertiary of law literature and all documents related to the topic of this research. The analyzing of data is based on the theories due to sovereignty, democracy, Rechsstaat or The rule of law, Unitary State and the Local autonomy, and good governance. The outcome of the research indicates that the society’s participation in public policies of forest field implementation in Manggarai Regency, unable to bring into reality of good governance. It is caused by a number of law issues namely indifference society and customary legal, system of forest management handling which provide a cover for access of society, unsystematic law materials, either internal or external of the system of rules in the forestry, the poor law system, and the weak of law-enforcement and application. Good governance can be achieved if people enable to do these following legal remedy such as legal protection of individual in relation to acts of government, and to realize local government by distribution of power, distribution of income and social empowering.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Kebijakan Publik dan Peran Masyarakat,Kehutanan,Participation, Public policies and good governance