Peranan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

TOEMON, Tamunan Puruk, Prof.Dr. Muchsan

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Peranan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerahnya. Peranan tersebut merupakan pengejawantahan amanat tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu secara tegas tertuang dalam tugas pokok Pemerintahan yang mengemban aspek keamanan dan ketertiban sebagaimana tujuan Nasional. Tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 43 huruf f UU No. 22 Tahun 1999 dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 jo. Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka tesis ini disusun untuk mengetahui fungsi pemerintah daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum (law protection) kepada masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Penelitian yang dilakukan terhadap masalah ini bersifat yuridis normatif yakni mengkaji dan mengolah data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif (yang tertulis dalam perundang-undangan) disertai dengan kajian teoritis dengan didukung oleh fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan dan yang terdapat dalam putusan pengadilan. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran kondisi faktual aspek kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kalimantan Tengah dalam memberikan perlindungan hukum (law protection) kepada masyarakat. Hal ini terutama dilihat melalui unsur-unsur 1) Kebijakan Pemerintah yang kurang tepat dimasa lalu. 2) Proses pembinaan dan pemberdayaan manusia kurang berhasil dimasa lalu. 3) Benturan Budaya. 4) Rasa ketidak adilan. 5) Kemiskinan 6) Keamanan yang tidak kondusif. 7) Ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Role of Local Government in giving protection of law to society is to realize security and orderliness of soceity in its area. The role represents personification of commendation of founding of Unity State Republik of Indonesia. That thing is expressly decanted in fundamental duty of Governance, which is performing the security and orderliness aspect as target of National. The target contained in Opening of Elementary Act of Republik Indonesia 1945, Article 43 letter (f) Act Number. 22 Year 1999 and Article 13 letter (c) Act Number 32 Year 2004 Article in conjunction with article 100 Act Number 39 Year 1999 about Human Right. On the basis of above mentioned consideration, hence this thesis in madding arrangements for to know local government function, factors influencing, and also steps conducted by local government in giving protection of law to soceity to create security and orderliness of soceity in area. Conduction of this researsch is targeted to the problems of normative law, namely study and process research data with starting at aspect normative law (written in legislations), and accompanied with theoretical study pick aback by empirical facts that happened in field anf with there are in justice decision. As for result of research, give picture of condition of aspect factual policy of management of governance of area of Central Kalimantan Province in giving protection of law to soceity. This matter is especially seen to through elements 1) Policy of less precise Government in past (2) Process construction and enable ness of human being less success past (3) Cultural Collision (4)Feel injustice (5) Proverty; (6) Security that do not conducive (7) Uncertainty in straighttening of law.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Perlindungan Hukum Masyarakat,Keamanan dan Ketertiban,Peran Pemda,Local Government. Law protection, orderliness and security