Pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat

PASALANG, Umbu Ngailu, Prof.Dr. Muchsan

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik dan bersih sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana tujuan Negara tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan semata-mata untuk menciptakan masyarakat sejahtera adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya (Pasal 27, 28, 29, 31 dan 33). Kinerja aparat pemerintah yang dibutuhkan saat ini antara lain berupaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis paparan hasil penelitian yang sudah tersistematis yang didapat dari teori hukum seta hukum positif (in concreto) untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum tersebut dalam dalam bentuk kalimat yang dapat dipahami secara ilmiah. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah secara khusus dalam pembangunan jalan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur tersebut adalah adanya ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang tidak memberi kesempatan kepada pengusaha lokal yeng memiliki modal kecil. Kendala lain adalah kurangnya pemahaman terhadap penerapan peraturan yang berlaku di kalangan aparat pemerintah sehingga kreatifitas dan inovasi dalam menerjemahkan peraturan di lapangan merupakan kendala kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala berkaitan dengan pemberdayaan pengusaha lokal adalah membagi paket pekerjaan ke dalam sub paket pekerjaan yang dapat dijangkau oleh pengusaha lokal, menciptakan peluang meningkatkan pendapatan asli daerah, sosialisasi peraturan perundang-undangan serta memberikan kesempatan kepada aparat pemerintah yang memenuhi syarat untuk menambah wawasan melalui pelatihan, seminar, lokakarya dan kesempatan untuk studi lanjut ke perguruan tinggi.

that can satisfy people interest and need. As objective of the state written in Opening of the 1945 Constitution that confirm that implementation of state and government is only to create welfare society in social, economic, politic and cultural aspect (article 27, 28, 29, 31 and 32). Performance of government employee currently is required to improve in service aspect that can give the advantage to the society.. The sort of research used here is qulitative method is the used ti analyze the sistematic rezult at research that is gathered from the theory of law and the positive law (in concreto), for ezeplain the problem of law research in scientific sentence. Result of the research indicated that implementation of public service function especially in construction of road and educational and health infrastructure in distric of Sumba Barat to realize people welfare have been carried out well. The main constrain judical by local government concerning the construction of infrastructure is based on the Presidential Decree Number 80/2003 that do not give opportunity to the local enterpreneur that have a litle capital. Another constrain is lack of understanding on implementation of currently effective regulation of government employee so creativity and innovation in translating the regulations in field is a problem of human resources. Attempts that have been done by local government in deal with the constrain is by creating opportunity to increase local source income, informing public on regulation and giving opportunity for government employee meeting requirements to improve knowlegde through training, seminary, workshop and further study in university.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Sistem Pemerintahan,Kesejahteraan Masyarakat,Fungsi Layanan,public service function, realizing society welfare