Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menanggulangi mal administrasi

HIDAYATI, Sri, Prof.Dr. Muchsan

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui sejauh mana Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menganggulangi Mal Administrasi, dan mengatahui hambatan dan kendala yang ditemukan dalam menanggulangi mal administrasi tersebut dan upaya-upaya yang ditempuh oleh PTUN dalam mengatasi hambatan tersebut. . Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengadilan belum mampu melaksanakan fungsinya yaitu menangulangi mal administrasi karena beberapa kendala yang dihadapi PTUN dalam melaksanakan tugasnya, (2) Adanya beberapa hambatan-hambatan yang yang dihadapi PTUN dalam menjalankan tugasnya yaitu: masih lemahnya UU NO. 9 tahun 2004 terutama mengenai masalah eksekusi sanksi administrasi belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai dwangsom atau uang ganti rugi, (3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh PTUN dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi PTUN sebagai lembaga peradilan berusaha semaksimal mungkin memberikan keadilan bagi seseorang yang kepentingannya dirugikan oleh pejabat TUN, dengan meneliti dan menelaah lagi undang-undang yang ada.. Agar fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menanggulangi mal administrasi dapat terlaksana secara maksimal, maka penyusun menyarankan sebagai berikut:Hendaknya ada penjelasan lebih lanjut mengenai UU No. 9 tahun 2004 terutama Pasal 116 mengenai sanksi administrasi.

The Court of State Administration (PTUN) is a body in which people seek the justice and having hope to get the justice. Occasionally government apparatus make decision exceed their authority or may occur any mistake in apply the law when accomplish a real defined problem. As the result there is people who loosed out from the decision. The law no.9 year 2004 about The Court of State Administration beside regulate reasons for submit accusation also regulate administration sanctions. In practices still many constraints faced by PTUN to cope with mal-administration. One of constraints is still many The Court of State Administration’s judge verdicts which not to be obeyed/executed by the body/official of The Court of State Administration. From the result of research conducted by author show that The Court of State Administration as the court institution is capable to carry out its function as a court institution but existence of The Court of State Administration as a judicial control institution is less effective. This is caused from absence an execution institution in The Court of State Administration so that in execution is more depend on willingness from the punished official itself with hierarchies gradual warning like as regulated in paragraph 116 and 117, the law no.5 year 1986 about PTUN is the most important factor that cause the official is reluctant to obey the The Court of State Administration’s judge verdict. Then the law no.5 year 1986 replaced by the law no.9 year 2004 but evidently still many weakness in the law which regulate administration sanction particularly in compensation matter/Dwangsom if the The Court of State Administration official not willing to execute The Court of State Administration’s verdict.

Kata Kunci : Hukum tata Negara,Fungsi PTUN,Mal Administrasi,Function of The Court of State Administration, Mal-administration