Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik :: Studi di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT

AMPUR, Ferdinand, Prof.Dr. Muchsan

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Eksistensi DPRD telah diakui dalam UUD 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah. DPRD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Salah satu sasaran dari fungsi pengawasan tersebut adalah terhadap APBD. APBD sangat penting bagi pemerintah daerah, seperti darah bagi tubuh; tanpa APBD pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan tugas-tugas utamanya. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan atas APBD tersebut sangat penting guna mewujudkan tercapainya sasaran APBD tersebut dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana DPRD Kabupaten Manggarai melaksanakan fungsi pengawasannya atas APBD tersebut. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur untuk mengumpulkan data tentang berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengawasan DPRD atas APBD dan studi lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara dengan nara sumber bertujuan untuk mengetahui implementasi dari berbagai aturan hukum tersebut di DPRD Kabupaten Manggarai. Dari penelitian lapangan, Penulis menemukan bahwa pengawasan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa pada tahap perencanaan, sebagian besar anggota DPRD mengadakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat guna mengumpulkan informasi tentang kebutuhan masyarakat. Akan tetapi pada tahap pelaksanaannya, DPRD tidak menemukan pola yang baku guna mengadakan pengawasan atas implementasi dari APBD tersebut. Masalah utamanya adalah bahwa DPRD Kabupaten Manggarai tidak mempunyai mekanisme yang baku untuk melaksanakan fungsi tersebut. Selain itu, DPRD Kabupaten Manggarai tidak dapat mengadakan pengawasan atas anggarannya sendiri. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa DPRD Kabupaten Manggarai masih belum mampu untuk melaksanakan fungsi pengawasannya dengan maksimal untuk mewujudkan tercapainya good governance.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) or Regional People's Representative Board, represents all the people in the region. That is the reason why the members of the DPRD should work hard for the development of welfare of that people. Nowadays, the existence of DPRD has been acknowledged in our 1945 Constitution. Thus, this existence is broken down into some Laws, Law No. 22/2003 and Law No.32/2004. It means that the status of DPRD is very strong. DPRD has three main functions: legislation, budgeting and control. One of the main objectives of control function is against local budget. Budget is very important for the government, just like the blood in the body. Without budget, the government can not do anything to carry out its main duties. So, implementing this control against the budget is very important to achieve the good governance. The aim of this research is to find out how the DPRD of Manggarai Regency carry out this function on their daily work. The rules and regulations about the control function against the budget from the central government are adequate but from the field of research, the writer found that this control is not carried out well yet. The main problem is that the DPRD of Manggarai Regency has no mechanism to implement or to apply the function well. Beside that, even DPRD of Manggarai Regency can not control its own budget. DPRD can not make an urgent decision on scale of priority of the budget. Most of people in Manggarai still need more basic needs rather than the members of the DPRD spend the money for themselves. When planning the budget, there were a lot of DPRD members visited their supporters in the villages. With that way, they can find out the people's aspiration. On the other hand, when the budget implemented, DPRD has no mechanism at all to control it, whether it is on the track or out of the track. So, the conclusion of this thesis is that the DPRD of Manggarai Regency still unable to carry out this very important function well and it is still very hard to achieve good governance.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,DPRD,Fungsi Pengawasan,APBD, Control function, DPRD