Penerapan ketentuan pasal 22 Undang-undang No.18 Tahun 1999 dalam kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati

SIBAY, Junaidi, Prof. Emmy Pangaribuan SH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai Penerapan Ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati, dan kesesuaian Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati dengan Pasal 22 Undang-undang No. 18 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perjanjian jasa konstruksi antara pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati dengan sistem pelelangan. Pemenang lelang adalah PT. Saranamukti Puterasejati, kemudian pemerintah Kabupaten Banggai menerbitkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan dan surat kesanggupan pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan kontrak pada tanggal 2 Juni 2003 yang di tanda tangani masing-masing pihak. Kontrak kerja konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT Saranamukti Puterasejati tidak mencantumkan aspek lingkungan yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam merumuskan kontrak kerja konstruksi yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang–undang Nomor 18 Tahun 1999. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses terjadinya kontrak konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT. Saranamukti Puterasejati dimulai dari penyelenggaraan pelelangan terbatas dengan pemenang lelang adalah PT. Saranamukti Puterasejati dan diakhiri dengan penandatanganan Kontrak kedua belah pihak. Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan PT Saranamukti Puterasejati tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 karena tidak mencantumkan Aspek Lingkungan yang merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi dalam merumuskan Kontrak Kerja Konstruksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999.

The research on the Implementation of Article 22 Law No. 18/1999 in the Contract of Construction between Local Government of Banggai and Saranamukti Puterasejati Co. Ltd. was a judicial normative and empirical in nature. It aimed at discovering the process of establishing the Contract and determining whether the Contract conformed to Article 22 Law No. 18/1999. The results of research showed that the process of establishing the Contract was conducted by bid. The winner in the bid was Saranamukti Puterasejati Co. Ltd. Afterward, the Local Government of Banggai issued a letter of appointment for the implementation of the project and letter of willingness for the implementation manifested in the signing of the contract on June 2, 2003 by both parties. The Contract did not include the environmental aspects which was one of the requirements to meet in the formulation of Contract as stipulated in Article 22 verse 2 Law No. 18 Year 1999. From the research, it can be concluded that the process of establishing the Contract was started from the bid limited to some parties which were won by Saranamukti Puterasejati Co. Ltd and ended with the signing of the Contract between two related parties. The Contract did not conform to Article 22 Verse 2 Law No. 18 Year 1999 because it did not consider Environmental Aspects being one of the requirements to fulfil in establishing the contract as decreed in Article 22 Verse 2 Law No. 18 Year 1999

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Kontrak Kerja,Pasal 22 UU No18 Th1999,Contract of Construction, Local Government of Banggai, Saranamukti Puterasejati Co. Ltd