Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penjiplakan buku di DIY ditinjau dari UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

PRADJAWARDHANI, Widya Ratna, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat menekan jumlah penjiplakan buku di DIY. Selain itu penelitian ini untuk mengetahui mengapa aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menegakkan UU hak cipta terutama penerapan sanksi pidananya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menekankan pada penelitian lapangan yang didukung oleh penelitian pustaka. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi DIY dan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan pertimbangan bahwa institusi-institusi tersebut sangat terkait dalam pengambilan data terhadap permasalahan yang dibahas. Subyek penelitian meliputi responden yaitu Penyidik HAKI POLDA DIY, Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Penjiplakan buku “JOB INTERVIEW, Majelis Hakim dalam Kasus Penjiplakan buku “JOB INTERVIEW”. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sementara kesimpulan ditarik melalui metode deduktif. Penyajian penulisan ini disusun secara deduktif kualitatif. Melalui penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana dalam UU Hak Cipta tidak dapat menekan jumlah penjiplakan buku di DIY karena penegakan HAKI khususnya Hak Cipta di DIY pada kenyataannya tidak menunjukan hasil yang maksimal.Hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan persepsi antara hakim dan jaksa yang menangani kasus penjiplakan buku sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, selain itu juga karena keterbatasan pengetahuan dan keahlian dari Penyidik Polri, Jaksa dan hakim mengenai masalah HAKI. Kendala-Kendala yang dihadapi di lapangan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penjiplakan buku adalah belum adanya kesatuan pemikiran antara aparat penegak hukum sendiri terutama antara jaksa dan hakim, keterbatasan SDM aparat yang mengawasi HAKI serta keterbatasan dalam hal saksi ahli di bidang HAKI.

The research aims to investigate if the implementation of criminal sanction can reduce the number of book piracy in Yogyakarta Province. It also attempts to understand why law enforcers face difficulties to enforce the Act of Copyrights, especially in implementing the criminal sanction. The research is an empirical legal research, which focuses on field research and library research and uses primary and secondary data. The primary data were obtained from field research by using interview guideline or a list of questions, while the secondary data were obtained from library research. The research took place in POLDA (Regional Police Department) of Yogyakarta Province, Office of Attorney of Yogyakarta Province, and District Court of Yogyakarta, considering that these institutions are related closely with the data on the issue being researched. The subjects consisted of respondents from the investigators of HAKI (Intellectual copyrights) of POLDA of Yogyakarta Province, the prosecuting attorney and the panel of judges in the case of pirating the book entitled “JOB INTERVIEW”. The data were analyzed in a qualitative manner and the conclusion was drawn on a deductive method. The research was presented in a deductive qualitative manner. The research concludes that the implementation of criminal sanction in the Act of Copyrights cannot reduce the number of book piracy due to the fact that the enforcement of HAKI in Yogyakarta Province had not shown an optimum result. It resulted from the gap of perception between the judge and attorney who handled the case of book piracy, so the decided sanction was lighter than in the prosecutor’s indictment. Another reason is the lack of knowledge and expertise from the investigators of POLRI, attorney, and judge on HAKI. The problems faced in the field in the implementation of criminal sanction to book piracy is the lack of human resources that monitor HAKI and expert witness in the field of HAKI.

Kata Kunci : Hak Cipta,UU No19 Th2002,Sanksi Pidana,Penjiplakan, criminal sanction, book piracy, Act of Copyrights.