Analisis kewenangan memeriksa dan memutus kasus persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha :: Studi kasus Putusan KPPU No:05/KPPU-L/2003

MANDARI, Valensi Tirta, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan memeriksa dan memutus kasus persaingan usaha oleh KPPU dalam menangani kasus Cineplex 21, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh KPPU dalam menangani kasus Cineplex 21. Penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder, dan kedua, penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, dengan memperhatikan fakta- fakta yang ada di lapangan terkait dengan kewenangan memeriksa dan memutus kasus persaingan usaha Cineplex 21 oleh KPPU, kemudian dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga diperoleh gambaran bagaimana kewenangan memeriksa dan memutus kasus persaingan usaha Cineplex 21 oleh KPPU, serta hal-hal yang menjadi kendalanya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Cineplex 21, KPPU telah bertindak sebagai pengawas dalam praktek persaingan usaha. KPPU dalam menangani kasus ini telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan alur kerj anya yaitu dengan memanggil para saksi, saksi ahli, terlapor, pelapor dan juga memanggil pihak-pihak yang dianggap tahu tentang pelanggaran yang telah terjadi, berdasarkan alur kerj anya maka KPPU dapat menghasilkan putusan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Cineplex 21. Dari hasil penyelidikan, KPPU menghasilkan putusan : karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 27, maka PT. Nusantara Sejahtera Raya diperintahkan untuk mengurangi kepemilikan sahamnya pada PT. Intra Mandiri dan PT. Wedu Mitra. Dari hasil penelitian tidak ditemukan kendala yang dihadapi oleh KPPU dalam proses penanganan kasus Cineplex 21 karena pihak terlapor bersifat kooperatif dalam memberikan data-data yang diminta oleh KPPU dan menerima keputusan KPPU dan melaksanakan hasil keputusan dari KPPU tersebut

The research aimed at discoyering how the authority to inVestigate and decide the enterprise competition case was conducted by KPPU in handling Cineplex 21 case as well as what obstructions faced by KPPU in tackling the case. The research was conducted in two ways including, firstly, library study which was designed to gain secondary data and, secondly, field research to collect primary data. To analyse data, descriptiVe qualitatiye method was employed by paying attention to the facts in the field relating to the authority to investigate and decide the enterprise competition case of Cineplex 21 by KPPU. It was then compared with data gained from library research so that a description of the authority to inVestigate and decide the enterprise competition case of Cineplex 21 by KPPU as well as the obstacles can be acquired. The result of research showed that in Cineplex 21 case, KPPU had played a role as the superVisor in the enterprise competition. In dealing with the case, KPPU had conducted inVestigations following its work procedure, that is by summoning the witnesses, expert witnesses, the reported, the reporter and the parties considered to have known the Violations. Based on the work procedure, KPPU could make decisions regarding measures taken by Cineplex 21. From the investigations, KPPU decided that, due to the Violations to Article 27, PT Nusantara Sejahtera Raya was ordered to reduce the ownership of share in PT Intra Mandiri and PT Wedu Mitra. From the inyestigations, no obstacle was discovered to hamper KPPU in the process of dealing with Cineplex 21 case because the reported party was cooperatiye in proyiding data required by KPPU. Besides, the reported accepted the decisions made by KPPU and implemented the decisions.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,Persaingan Usaha,Monopoli,Peran KPPU, Enterprises Competition Case, Enterprises Competition Supervision Comission, Cineplex 21