Tinjauan yuridis terhadap kewenangan Bupati dalam mengeluarkan keputusan penarikan retribusi Jembatan Mahakam II di Kabupaten Kutai Kartanegara

ASFARI Z., Aboe, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Bupati Dalam Mengeluarkan Keputusan Penarikan Retribusi Jembatan Mahakam II di Kabupaten Kutai Kertanegara merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan Bupati cukup kuat untuk melaksanakan retribusi pada jembatan Mahakam II dan apakah pengenaan retribusi jembatan Mahakam II melanggar ketentuan peraturan perundangan, serta pertanggungjawaban terhadap penarikan retribusi jembatan Mahakam II. Penelitian ini dilakukan di Kota Tenggarong dengan mengambil dua nara sumber sebagai data primer untuk memperkuat data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis formal Surat Keputusan Bupati untuk menarik retribusi pada jembatan Mahakam II tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 34Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembangunan jembatan semacam itu merupakan kewajiban pemerintah Daerah sebagai bentuk pelayanan publik. Dengan demikian penarikan retribusi jembatan Mahakam II secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

The research regarding Judicial Review on the Regent’s Authority in Issuing Decision of Collecting Levy of Mahakam II Bridge in the Regency of Kutai Kertanegara was judicial normative in nature. The research aimed at discovering whether the Regent’s decision was valid enough to implement the collection of levy on Mahakam II Bridge and whether the collection of levy in the Bridge violated the regulations as well as the accountability of the collection. The research was conducted in Tenggarong City by considering two source persons as primary data to support secondary data which were collected from the library. The results of research showed that judicially and formally, the Letter of Decision of Regent to collect levy on Mahakam II Bridge could not become the legal basis for the implementation because it was contradictory to the higher level regulation, namely Law No. 38 Year 2004 regarding Roads and Law No. 34 Year 2000 regarding Regional Taxes and Levy. The building of such bridge was the regional government’s obligation as a form of public service. Therefore, the collection of levy on Mahakam II Bridge was judicially accountable

Kata Kunci : Hukum,Peraturan Daerah,Kebijakan Retribusi,The Regent’s Authority, Levy