Pentingnya ratifikasi Protokol Kyoto bagi Indonesia dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan

WINARNI, Fajar, Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya ratifikasi Protokol Kyoto bagi Indonesia dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan untuk mengetahui pelaksanaan komitmen Indonesia setelah meratifikasinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analistis, sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelusuran lewat internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meratifikasi Protokol Kyoto berarti Indonesia mengadopsi Protokol sebagai bagian dari hukum nasional, mendorong Indonesia untuk konsisten dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, membuka peluang investasi dari negara industri ke Indonesia melalui salah satu mekanisme Kyoto yaitu Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB), dan untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim. Sementara itu, pelaksanaan komitmen Indonesia setelah ratifikasi Protokol Kyoto antara lain adalah untuk dapat berpartisipasi dalam MPB. Indonesia telah membentuk Otoritas Nasional yang disebut Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih. Pemerintah telah menetapkan kriteria pembangunan berkelanjutan untuk menilai usulan proyek MPB. Mekanisme Pembangunan Bersih telah menghasilkan enam proyek yang disetujui oleh Komisi Nasional MPB dan salah satunya telah disetujui oleh Badan Eksekutif MPB. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tata cara aforestasi dan reforestasi dalam kerangka MPB. Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan negara-negara maju, dan mengadakan sosialisasi MPB ke masyarakat.

The research aims to study the need for Indonesia to ratify the Kyoto Protocol in relation to its sustainable development, and to study the implementation of its commitment after the ratification. The research belongs to a descriptive analytical research. It uses secondary data from library research and internet exploration. The research results show that ratifying the Kyoto Protocol means that Indonesia adopts the Kyoto Protocol into its national law, forcing it to be consistent in carrying out a sustainable development, opening up investment opportunity for industrial countries through one of the Kyoto mechanisms, i.e., Clean Development Mechanism, and anticipating negative impacts of climate change. Meanwhile, the implementation of Indonesia’s commitment after ratifying the Kyoto Protocol includes participating in Clean Development Mechanism. Indonesia has established the National Authority called the National Commission for Clean Development Mechanism. The government has decided the criteria for sustainable development to asses project proposals of Clean Development Mechanism. So far, the Clean Development Mechanism has produced six projects approved by the National Commission for Clean Development Mechanism, one of which is approved by the Executive Board of Clean Development Mechanism. The government has issued the Decree of Forestry Minister that regulates the procedure of afforestation and reforestation within the framework of Clean Development Mechanism. Indonesia has signed the Memorandum of Understanding (MOU) with advanced countries, and carried out socialization on Clean Development Mechanism to the society.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan,Ratifikasi Protokol Kyoto,Pembangunan Berkelanjutan,Indonesia