Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian pencemaran air berkaitan dengan berlakunyan PP No.82 Tahun 2001 di Kota Yogyakarta

NAFSIATUN, Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian pencemaran air di Kota Yogyakarta dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta dengan pertimbangan berdasarkan letak geografisnya, Kota Yogyakarta berada di pusat Provinsi DIY yang menjadikan banyaknya kegiatan ekonomi dilakukan di daerah ini yang tentunya berpengaruh terhadap kualitas air di sekitarnya. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi para pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran air, yaitu Bapedalda Provinsi DIY, Walikota Yogyakarta, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Dinas Pegairan Kota Yogyakarta. Terhadap semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan tersebut masih tetap dipegang oleh Pemerintah Provinsi dengan berbagai pertimbangan antara lain karena pemerintah Kabupaten belum mampu untuk melaksanakan tugas tersebut sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dikoordinasi oleh Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air.

The research aims to obtain a description of the Regional Government’s role in water pollution control after the issuance of the Government Regulation (PP) No.82/2001 on Water Quality Management and Water Pollution Control. The research belongs to juridical, normative and empirical research. It was conducted in Yogyakarta with regards that Yogyakarta City locates in the center of Yogyakarta Special Province, and having such a location it attracts economic activities that affect water quality in its area and the surrounding. The analysis units include the stakeholders involved in the water pollution control policy making, i.e., the Bapedalda of Yogyakart Special Province, the Mayor of Yogyakarta City, the Office of Environment Impact Control, and the Service of Irrigation of Yogyakarta City. The reseach applied qualitative analysis. The research results reveal that the authority remains in the hand of the provincial government as the regental government is not ready to carry it on its own. Conseguently, it still needs coordination from the provincial government to achieve integration in water resource management.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan,PP No82 Th 2001,Pencemaran Lingkungan,Peran Pemda,Role – Effort – Water Pollution Control