Dampak desentralisasi sektor kesehatan terhadap motivasi karyawan Dinas Kesehatan Kota Jayapura Provinsi Papua

RUMATRAY, Korneles, Prof.dr. Hari Kusnanto J., DrPH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebijakan dan Manaj.

Latar Belakang Masalah: Sesuai Undang – undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan telah dicantumkan bahwa Tujuan Nasional Pembangunan Kesehatan adalah terwujutnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal berupa keadaan sejahtra dari badan, jiwa dan sosial yang optimal yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kontradiksi yang terjadi dampak dari desentralisasi di Dinas Kesehatan kota Jayapura adalah terdapat kekuasaan pemerintah yang masih berada pada aparat pemerintah Daerah Kota Jayapura sehingga kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura lebih berkomitmen kepada Walikota sebagai apatur pemerintah dan bukan kepada pelayanan masyarakat. Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan informan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Program, Kepala Sub Seksi Rumah Sakit, Kepala Sub Seksi Puskesmas, Staf Pegawai Bagian dan Sub Dinas, Staf Pegawai Sub Seksi, Bidan Desa dan Perawat. Hasil Penelitian: Reformasi perencanaan jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan Kota Jayapura di era desentralisasi masih mengalami inequitable distribution. Reformasi Iklim organisasi Dinas Kesehatan Kota Jayapura belum banyak mengalami perubahan etos kerja kerja pegawainya, perubahan hanya terjadi pada sistim hubungan kerja. Setelah desentrasi, masalah kepegawaian dan pengawasanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Jayapura secara mandiri. Dampak Desentralisasi sektor kesehatan terhadap motivasi Karayawan Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk pejabat eselon IIa atau pada jabatan Kepala Dinas menunjukkan adanya motivasi semangat kerja yang tinggi karena diberi kewenangan sepenuhnya secara mandiri. Motivasi kerja yang menurun terjadi pada pejabat eselon IIIa,IVb dan fungsional atau dokter. Saran-Saran :Desentralisasi sektor kesehatan yang berlangsung pada Dinas Kesehatan Kota Jayapura hendaknya dilakukan secara bertahap dan disosialisasikan secara terencana agar tidak menimbulkan kebingunan dan gejolak diantara pegawai terutama pada pejabat struktural dengan tetap mengacu pada PP No.8 Tahun 2003.

Background: Government Act No. 23,1992 on health indicates that the objective of Health Development is the realization of optimum public health physically, psychologically and socially that enables people to be productive socially and economically. However the impact of decentralization in health system to motivation of staff at work in Jayapura Municipality has brought about contradiction, i.e. the authority sides with government official of Jayapura Municipality so that head of Health Office of Jayapura Municipality tends to be more oriented to the local government and not to public service. Objective: To identify changes that occured before and after decentralization, impact of decentralization in health sector to human resources, organizational structure and process, work climate condition and work motivation of staff. Method: The study used quantitative method and the informen were Head of Health Office of Jayapura Municipality, Head of Adnimistration Department, ants Head of Sub Head Office, Head of Finance and Program Department, Head of Hospital Sub Section, Head of Community Health Center Sub Section, Staff of Department and Sub Health Office, Staff of Sub Section, Village Midwives and Nurses. Result: Reformation of human resources planning at Health Office of Jayapura Municipality in the decentralized era still faced inequitable distribution. Decentralization of organizational climate had not yet changed staff's work ethos, changes only happened to work relation system. After decentralization staffing and monitoring become the autonomous authority of Health Office of Jayapura Municipality. Impact of health sector decentralization to staff's motivation for officials at IIa echelon or position of office head showed high motivation due to autonomous authority. Decreased motivation happened to officials at echelon IIIa and IVb and functional position after decentralization. Conclusion: Decentralization on health happened to organizational structure and process, human resources and organizational culture. Reformation in structure and process at Health Office of Jayapura Municipality referred to Government Regulation No. 8, 2003, aimed at improving effectiveness and efficiency of the office in carrying out duties in health system. Some staff still got confused about it. Decentralization in human resources planning at Health Office of Jayapura Municipality in the decentralized era still faced inequitable distribution. ethos of staff did non change sustantially, or even becane worse.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Desentralisasi Sektor Kesehatan,Motivasi Karyawan, reformation, motivation, decentralization on health