Koordinasi lintas sektor pada Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Sleman

SUHARTO, Toto, Prof.dr. Laksono Trisnantoro, MSc.PhD

2006 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebijakan dan Manaj.

Latar Belakang: Gizi buruk masih menjadi masalah nasional. Walaupun telah banyak program yang diluncurkan, tetapi kasus gizi buruk masih sering muncul. Pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan lintas sektor, seperti dibentuknya tim SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi), merupakan alternatif, karena masalah gizi merupakan masalah bersama yang pemecahannya harus terpadu dari berbagai sektor. Namun, kendala yang ditemui adalah kurangnya koordinasi, oleh sebab itu evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi ini penting agar dapat diciptakan strategi yang dapat meningkatkan koordinasi SKPG. Tujuan: Mengevaluasi koordinasi lintas sektor pada tim SKPG di Kabupaten Sleman. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data mengenai mekanisme koordinasi dan strategi yang diterapkan. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada tokoh kunci SKPG yang berjumlah 10 orang. Hasil: Tim SKPG belum melakukan mekanisme koordinasi dengan baik. Penyesuaian bersama sulit dilakukan karena adanya ego sektor. Selain itu, mekanisme pengawasan langsung tidak pernah dilakukan pimpinan. Hal ini mungkin terkait dengan ketidakjelasan leading sector. Standarisasi proses pekerjaan merupakan mekanisme yang dominan dilakukan, karena semua sektor menggunakan petunjuk teknis dalam melakukan tugasnya. Strategi yang dilakukan seperti rapat koordinasi pimpinan instansi, rapat informal dan pembinaan langsung oleh pejabat, belum dapat memperbaiki koordinasi. Pemda Sleman dapat memilih 1 dari 3 alternatif strategi, yaitu: 1) membentuk bagian khusus yang menangani koordinasi, 2) merevisi struktur tim SKPG dengan mempertimbangkan eselonisasi, dan 3) dinas kesehatan mengisi formasi kelompok jabatan fungsional epidemiolog. Kesimpulan: Tim SKPG belum menggunakan mekanisme koordinasi yang semestinya dilakukan. Standarisasi proses pekerjaan, merupakan mekanisme yang dominan, sedangkan penyesuaian bersama dan pengawasan langsung, tidak dilakukan. Strategi yang dilakukan belum dapat memperbaiki koordinasi SKPG.

Background: Undernourishment is a national problem. Although many programs have been launched, undernourishment cases are still happening. Solution to the problem using cross sectoral approach a the establishment of Food and Nutrition Alert System Team is an alternative because nutrition problem is a collective problem of which its solution has to be integrated from various sectors. However, constraint encountered is lack of coordination, therefore evaluation on the implementation of coordination is important in order to develop strategies which can improve coordination of food and nutrition alert system. Objective: To evaluate mechanism of coordination among team of food and nutrition alert system at Sleman District. Method: The study used qualitative method to obtain data about mechanism of coordination and strategies implemented. Data were collected through indepth interview with as many as 10 key persons of food and nutrition alert system. Result: Team of food and nutrition alert system had not implemented mechanism well. Mutual adjustment was difficult to do because of ego factor. Besides, direct supervision mechanism had never been done by the manager. This might be related to obscure leading factor. Standardization of work process was a mechanism dominantly implemented because all factors used technical guideline in doing their job. Strategies implemented as coordination meeting of head institutions, informal meeting and direct supervision by the authorities, had not improved coordination. Local government of Sleman could choose 1 of 3 alternative strategies, i.e. 1) to form department of coordination, 2) revising structure of food and nutrition alert system team with regard to echelon aspect, and, 3) the health office should fulfill the formation of epidemiologist functional post group. Conclusion: Team of food and nutrition alert system had not used mechanism of coordination as expected. Standardization of work process was a dominant mechanism, whereas mutual adjustment and direct supervision were not implemented. Strategies implemented had not improved coordination of food and nutrition alert system.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Gizi,Team SKPG,Koordinasi Lintas Sektor