Pengukuran kinerja pengelolaan obat dalam upaya optimalisasi ketersediaan obat publik di Kabupaten Sumbawa

JUNAEDI, Prof.Dr. Achmad Fudholi, DEA.,Apt

2005 | Tesis | Ilmu Farmasi (Magister Manajemen Farmasi)

Dengan adanya desentralisasi, maka terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berdampak pada pengelolaan obat. Sebelum desentralisasi dana pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar adalah tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan setelah desentralisasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah, dinas kesehatan (Dikes) dan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Sumbawa diharapkan dapat melakukan pengelolaan obat dengan baik sehingga dapat menjamin tersedianya obat dengan jenis dan jumlah sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan, maka dilakukan penelitian untuk mengukur kinerja pengelolaan obat dalam upaya optimalisasi ketersediaan obat publik di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan penelitian deskriptif bersifat retrospektif menggunakan data sekunder tentang pengelolaan obat di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2001-2004 dan prospektif dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak Bappeda, Dikes dan GFK yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan dalam pengukuran kinerja pengelolaan obat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan obat publik di Kabupaten Sumbawa belum optimal, beberapa alasan antara lain: 1) perencanaan obat yang belum baik; b) anggaran obat belum terpenuhi 100% kebutuhan dan proporsinya masih kecil dibandingkan dengan anggaran lain di dinas kesehatan; c) ketersediaan obat yang berlebihan yang menggambarkan tidak efisiennya pemanfaatan dana obat; d) masih terjadinya penyimpangan jumlah obat yang didistribusikan ke puskesmas dan jadual distribusi obat yang tidak tepat waktu; serta e) pengunaan obat yang belum rasional, dimana angka penggunaan antibiotik cukup tinggi, tahun 2001-2004 pada diare non spesifik sebesar 33,72-62,51% dan pada ISPA non pneumonia sebesar 10,58-40,57%.

Since the decentralization get into effect, the delegation of authority from the central government to local government apparently affect the drug management. Before this decentralization was introduced and implemented, funds for drug provision became the responsibility of the central government, while after that, this responsibility is shifted for the local government to handle. The Stakeholder in the case, the local government, local health department , and Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Sumbawa, are all expected to organize an a well-arranged drugs management in order to assure drug availability in particular kind and in an amount adequate enough to satisfy health care units needs and use them rationally. For this reason, a research has been carried out to measure drugs management performance, in an attempt to optimize public drugs availabilty in Kabupaten of Sumbawa. This is designed to be a descriptive research, retrospectively using secondary data of drugs management for the year 2001-2004 in Kabupaten Sumbawa, and prospectively by interview. Interview carried out to parties from Bappeda, Dikes , and GFK. The interview is aimed on obtaining additional information in measuring drug management performance. This research result suggests that the performance of drug management in Kabupaten Sumbawa is not yet optimal. Some reasons to this are: a) a suboptimal drugs planning; b) drugs budget can not yet satisfy 100% of needs and the proportion is still minor compared to budget for other health sectors; c) excessive amount of drugs provided indicates inefficiency in drugs funding utilization; d) discrepancy of distributed drugs and untimely drugs distribution schedule; e) irrational utilization of drugs indicated by a high antibiotics utilization rate, in the year 2001-2004, 33,72- 62,51% for non specific diarrhea and 10,5-40,57% for non pneumonic upper respiratory tract infection.

Kata Kunci : Kebijakan Obat,Pengelolaan Obat,Ketersediaan,performance measurement, drugs management, drugs availability