Restrukturisasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah

SUDARYANTO, Dr. Yeremias T. Keban

2004 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang (1) Restrukturisasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta; (2) Kebijakan-kebijakan yang melandasi restrukturisasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah menurut UU No. 22/1999 dan PP No. 8/2003. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif, dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyederhanaan data, interpretasi data, dan menarik kesimpulan agar dapat disajikan secara sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dan dilakukan pembahasan, temuan hasil penelitian yang dapat dikemukakan adalah : (1) Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Pemda Kota Yogyakarta secara umum belum berhasil dilaksanakan secara maksimal; (2) restrukturisasi menurut UU No. 22/1999 dan PP No. 8/2003 belum dapat dilaksanakan; dan (3) hambatan restrukturisasi Pemda Kota Yogyakarta menurut UU No. 22/1999 dan PP No/ 8/2003 adalah pendeknya rentang waktu pergantian PP No. 84/2000 dengan PP No. 8/2003.

This research’s aim is to get a real view of (1) restructure of local government of Yogyakarta; (2) Policies that base the restructure of the Local Government of Yogyakarta in the occasion of the implementation of the local autonomy policy according to the rool (UU) No. 22/1999 and the government regulation (PP) No. 8/2003. This research is descriptive research, which is qualitative, implemented by Local Government of Yogyakarta. Data is collected by observation, interview, and documentation technique. Data analysis technique is done as qualitative descriptive by data reduction level, data simplification, data interpretation, and getting conclusion in order to be able to serve systematically in the form of research result. Based on collecting and discussing data, it can suggest to research results as follow : (1) realization of autonomy policy generally did not work maximum; (2) UU No. 22/1999 and government regulation (PP) No. 8/2003 did not work yet; and (3) The constraint of the restructure of the Local Government of Yogyakarta according to the rool (UU) No. 22/1999 and the government regulation (PP) No. 8/2003 is the short of the time span of the changing from the government regulation (PP) No. 84/2000 to the government regulation (PP) No. 8/2003.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Restrukturisasi Pemerintah Daerah,local autonomy, restructure