Penerapan asas Diskresi dalam menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian

PUTRANTO, Haryomo Dwi, Prof. H. Soehino, SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas diskresi dalam menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari studi kepustakaan dan data sekunder diperoleh dari wawancara dari nara sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum dibidang kepegawaian adalah kasus kepegawaian. Tidak semua kasus kepegawaian dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Disamping belum ada perturan yang mengaturnya, masih ada peraturan yang tidak jelas dalam pelaksanaanya. Kasus-kasus kepegawaian yang diteliti adalah : 1. Kasus Kepegawaian yang Berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS 2. Kasus Kepegawaian yang Berkaitan dengan Disiplin PNS................................. 3. Kasus Kepegawaian yang Berkaitan dengan Izin Perkawinan dan Perceraian PNS 4. Kasus Kepegawaian yang Berkaitan dengan Pensiun PNS 5. Kasus Kepegawaian yang Berkaitan dengan Pemeriksaan Kesehatan PNS 6. Kasus Kepegawaian yang Berkaitan dengan Cuti PNS 7. Kasus Kepegawaian yang berkaitan dengan Pemberhentian PNS Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kepegawaian oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan asas diskresi yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 4 kasus, Disiplin PNS sebanyak 1 kasus, Izin Perkawinan dan Perceraian sebanyak 1 kasus, Pensiun PNS sebanyak 1 kasus, Pemeriksaan Kesehatan PNS 1 kasus, Cuti PNS sebanyak 3 kasus, dan Pemberhentian PNS sebanyak 1 kasus

The research aims to investigate the decisions made by officials who have the authority to deal with civil service cases in the Regional Office I of Agency of National Civil Service of Yogyakarta and Provincial Goverment of the Special Region of Yogyakarta. The data in this research were primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews with resources persons and the secondary data were obtained from library research. The result oh this research indicates that the legal issue in the civil service field is civil service case. Not all civil service cases can be solved by the civil service law and regulation, because the absence of law and regulation or the civil service law and regulation caused ombiguity in their execution. Civil service cases inquired were as follow : 1. Case in connection with appoinment in the civil service rank 2. Case in connection with dicipline 3. Case in connection with permission for merriage and divorce 4. Case in connection with pension 5. Case in connection with medical examination 6. Case in connection with civil service leave 7. Case in connection with retirement The conclusion of this research indicates that the settlement of civil service cases is carried out trhough decision made by the official in authority or at their discretion. The number of case in connection with appoinment in the civil service rank are three cases, Dicilpline of Civil Service is one case, permission for merriage and divorce is one case, pension is one case, medical examination is one case, civil service leave is three cases, and retirement is one case

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Azas Diskresi,Kasus Kepegawaian, discretion, civil service cases