Kebijakan dan politisasi pekerja sektor informal :: Studi tentang mobilisasi politik dibalik kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

EDY, Yosua Jaya, Prof.Dr. Tadjuddin Noer E

2005 | Tesis | S2 Sosiologi (Studi Pembangunan)

Kemiskinan dan pengganguran merupakan masalah umum yang kerap dihadapi negara dunia ketiga. Hal ini akan semakin kentara jika kita menatap kondisi daerah perkotaan. Ketiadaan akses serta terbatasnya latar belakang akademis menjadikan kaum miskin perkotaan masuk kedalam berbagai bentuk kegiatan informal. Kelenturan yang dimiliki oleh sektor informal pada gilirannya mampu menjadi “katup pengaman” bagi ribuan bahkan jutaan masyarakat miskin, selain itu itu sektor informal ternyata juga mampu menjadi “katup pengaman” bagi negara. Namun, sektor informal sering kali diperlakukan sebagai “sampah” sehingga perlu untuk dibersihkan; atau dianggap sebagai sumber penyakit masyarakat. Pedagang kaki lima merupakan bagian dari kegiatan sektor informal yang sering kali mendapat perlakuan kurang bersahabat dari pemerintah. Keberadaan pedagang kaki lima terlebih di ruang publik menjadi permasalahan serius bagi pemerintah. Keberadaan mereka sering dianggap sebagai biang keladi kekumuhan yang ada di pusat-pusat keramaian kota. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menghilangkan keberadaan mereka dari wilayah perkotaan. Penertiban merupakan kebijakan yang sering dilakukan oleh pemerintah guna menyingkirkan pedagang kaki lima. Penelitian dengan pendekatan studi kasus ini mendapatkan temuan menarik di lapangan. Pedagang kaki lima ternyata dipandang sebagai sebuah sektor yang sangat potensial baik ekonomi maupun politik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ternyata cenderung mengeksploitasi pedagang kaki lima dan tidak aspiratif. Pedagang kaki lima dimanfaatkan untuk memberi kontribusi pada keuangan daerah serta kontribusi politik (suara) namun tanpa ada imbalan yang “layak”. Sampai saat ini, kebijakan yang digunakan untuk mengelola pedagang kaki lima tampaknya perlu dikaji ulang, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh pedagang kaki lima dapat dimanfaatkan sebaik mungkin tanpa ada pihak yang dirugikan.

The poverty and unemployment is a general problem which is often faced by the underdevelopment country. This problem will be clear if we see the urban area’s condition. The lack of access and the limitation educational background make the urbanite poor gets into many informal activities. The flexibility which informal sector possess can be the “safety valve” for million or ever billion poor inhabitants. Besides that, the writer found that the informal sector is able o be safety valve for the country. Meanwhile, Informal sector is often treatment as “garbage” which is need to be cleaned; or regarded as the civilities decease’s source. Street trading is a part of informal sector activities which is often receiving unfriendly treatment for the government. Moreover, the existence of street trading becomes a serious issue for the government. Their existence is often regarded as the source of dirtiness in the center of urban’ noise. Many efforts has been done by the government to eliminate their existence in the urban area. Eviction is a policy which often done by the government to eliminate the street trading. This case study research found out an interesting result in the field. The street trading is considered as potential politic and economic sector. The writer found that the government policy has a tendency to exploit it the street trading and not aspirate. The street trading are used to give the contribution for the financial province and the politic contribution (vote) however without the good reward. Until nowadays, the policy which is used to manage the street trading is need to be reconstruct, so that the big potential of the street trading can be used well without the suffered sector.

Kata Kunci : Kebijakan Pemda,Sektor Informal,Mobilisasi Politik, Informal sector, policy, street trading