Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah

DINONG, Marthinus Botu, Prof. H. Soehino, SH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara sentralistik pada Tahun Anggaran (TA) 2004, sebagai salah satu kegiatan Pembinaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 129 UU Nomor 32 Tahun 2004, sangat berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menggunakan azas desentralisasi. Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 129 tersebut, telah membawa konsekuensi hukum yang berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 76 dalam sistem pelaksanaan Pengadaan PNSD. Pengembalian kewenangan ini, ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TA 2004, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Keputusan Nomor 35 A Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi, Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TA 2004. Dalam perspektif otonomi daerah, fenomena tersebut menjadi kontradiktif dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar. Dalam meneliti masalah diatas penulis menggunakan studi dokumen dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan fokus penelitiannya adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan) yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) yang sedang belaku. Hasil penelitian atas fakta diatas menunjukkan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan pengadaan PNSD pada TA 2004 kecuali hanya sebagai fasilitator. Dengan kewenangan yang demikian sempit Pemerintah Daerah tidak mengalami kendala yang berarti. Namun, konsekuensi atas segala akibat yang timbul pasca pengumuman hasil ujian tersebut, merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, telah mengupayakan agar Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan pembagian urusan kewenangan dimaksud berdasarkan kriteria eksternalitas dan akuntabilitas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan atas UU No. 32 Tahun 2004 dengan merujuk pada pembagian urusan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Ajaran Rumah Tangga Formil. Dengan demikian ada bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah, dan ada bagian kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah (separated system).

The recruitment of local civil servant had been done centralisticly in the Budgeting Year of 2004, as one of the activities in oversighting the management of civil servant based on the Article 129 of Law No.32 of 2004 regarding the Local Governance. It was different with the system that determined in the Law No.22 of 1999. The Law No.22 of 1999 used the decentralized system. As the legal cosequence of the implementation of Article 129 Law No. 32 of 2004, the recruitment system of local civil servant system have been done differently-if compared with the recruitment system that detemined in Article 76 Law No.22 of 1999. The revocation of the recruitment authority was done by the Presidential decree No.17 of 2004 regarding the Recruitment of Civil Servant in the bugedting Year of 2004, and the regulated further by the Decree of the Head of National Civil Servant Agency No.35 A of 2004 regarding the Technical Guidance of the Selection, Oversight, and Supervision of Civil Servant Recruitment in the BudgetingYear of 2004. Based upon the local autonomy priciples set out in the Article 18 Section (5) the 1945 Contitution. In colleting data of this research, the researcher used document study and interview technique, and conducting the research in the Alor Regency at the Province of Nusa Tenggara Timur. Based upon the nature of research, this research was categorized as legal normative research that focused on the empirical legal normative research, which inquired the execution or implementation of positive laws and regulations. The result of this research shown that the Local Government of Alor Regency did not have the authority to conduct the recruitment of local civil servant in the Budgeting Year of 2004. it was only the facilitator of such recruitment. By only authorized as the facilitator, the execution of that authority did not cause troublesome to the Local Government of Alor Regency. However, after the recruitment result announced, all the cosequences became the responsibility of the Local Government of Alor Regency. The Local Government of Alor Regency already made serious effort to convince the Central Government to adopt the distribution of government affairs as determined in the elucidation of Law No.32 of 2004, which sould be distributed based upon the externality and accountability principles, and comply whith the formal domestic doctrine. Therefore, there are government affairs could become the authority of the Central Government, besides there are also government affairs that could become the authority of the Local Government (Separated System).

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Kewenangan Pemda,Otonomi Daerah,Manajemen PNS, Local Autonomy, Decentralization and the Authority of Local Government