Dinamika Pemerintahan Adat di Kabupaten Kerinci :: Studi tentang eksistensi Pemerintahan Sko Nan Tigo Takah

PUTRA, Dianda, Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Penelitian ini bertujuan untuk menggali (eksplorasi) model pemerintahan adat (self governing community) yang ada di Kerinci, yaitu pemerintahan “Sko Nan Tigo Takah” yang telah ada sejak ratusan tahun yang lampau, yaitu zaman Nenek Moyang Orang Kerinci mengenal bentuk atau cara pengaturan, pengelolaan hidup bersama dalam suatu lingkungan sosial (komunitas). Kemudian dengan menggali model pemerintahan adat tersebut, maka akan diketahui keberadaan (eksistensi) yang sebenarnya, dari sejak awal sampai dengan sekarang melalui fungsi/peranannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kerinci. Fungsi/peranan yang dimaksud apabila dikelola dengan khusus, profesional, dan mandiri, maka dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, eksploratif, dan komparatif, yang mana fokusnya pada; 3 (tiga) point pokok yang menjadi kajian, yaitu; institusi, adat (nilai, norma), dan mekanisme (kepemimpinan dan forum bersama). Ketiga hal tersebut memiliki ciri-ciri, dan sifat yang khas dan khusus, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan (konteks), dari masingmasing pemerintahan adat yang ada di Kerinci. Secara Umumnya pemerintahan adat yang ada di Kerinci dari awal sampai sekarang tetap di dalam koridor bentuk (model) yang berpola “Sko Nan Tigo Takah”, yang berarti pemerintahan yang memiliki “tiga tingkatan/hirarkis”. Model pemerintahan adat yang demikian, dimaksudkan untuk mencapai suatu keteraturan, ketertiban, dan kemandirian dalam suatu masyarakat (komunitas), di mana terdapat elemen-elemennya yang merupakan masyarakat berkepentingan, dan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Dari penelitian ini, maka diperoleh hasil bahwa; masyarakat Kerinci, sampai sekarang ini terbukti masih tetap mengakui dan menyelenggarakan sistem pemerintahan adat yang bersifat kolegial, walaupun secara legal/formalnya (Negara), tidak terdapat pengaturan, pengelolaan yang khusus pula oleh pemerintahan daerah sebagai “penanggung jawab” pemerintahan di tingkat lokal. Hal tersebut di atas, dikarenakan model pemerintahan “Sko Nan Tigo Takah” memiliki cultural focus;“Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah”, kemudian ditambah dengan adanya social basic; pola hubungan garis keturunan ibu (matrilineal) yang kuat. Oleh sebab itu perlu diberikan peluang “seluas- luasnya” bagi partisipasi warga masyarakat sebagai “elemen” dalam pemerintahan adat (Sko Nan Tigo Takah), yang ditandai dengan adanya payung hukum (regulasi) pelembagaan partisipasi masyarakat lokal (adat), dalam ber-interaksi dengan pihak supra pemerintahan adat, serta memperkuat berbagai proses sosio cultural (pemberdayaan), seperti melalui pendidikan politik kewargaan, agar memperoleh pencerahan dan kesadaran yang baik akan hak sosial politik dan ekonominya sebagai warga masyarakat, seperti diklat adat, penerapan studi-studi tentang nilai/norma-norma adat Kerinci, dalam kegiatan belajar-mengajar pada instansiinstansi pendidikan, baik formal, maupun instansi informal, dari tingkat terendah sampai pendidikan tingkat tinggi. Kemudian perlu pula mengadakan “kodifikasi” hukum-hukum adat, untuk menghindari kepunahan dan menipisnya hal tersebut.

The present research was aimed to explore a self governing community model that available in Kerinci, namely, the “Sko Nan Tigo Takah” government which present from the past hundreds years, that is, since the ancestor period of Kerinci recognizes the form and way of regulation, life management in collective in the social environment (political institution). Later, by exploring these self governing community model, would be known the real existence, from beginning to present through its function/role among the community life of Kerinci. The intended function/role when managed specifically, professional, and self supported, will gives contribution to the government implementation at the area particularly, and Indonesia in general. In this research was used a qualitative, explorative and comparative methods that focused on three main points, viz.; institution, custom (value, norm), and mechanism (leadership and common forum). The three points have characteristic and special features and nature, agree with the situation and condition of environment (context) from each self governing community that present in Kerinci. Gene rally, the available self governing community in Kerinci from beginning to the present time was still in the patterned form (model) corridor “Sko Nan Tigo Takah” which meant the government has “three ranks/hierarchies”. Such self governing community is meant to get the regularity, orderliness, and autonomous at the community, in which its elements was the community interest and always trying to fulfill the necessary of their life The result suggested that the Kerinci community, until present time, has evidenced were still recognizing and organizing the self governing community system that collegial in character, although legally/formally (State), there was no special regulation, management by the area government as the government guarantor at the local level. It caused that the government model of “Sko Nan Tigo Takah” has cultural focus; “Custom based on Syarak (religion order), Syarak based on The Qur’an (the Book of Allah), then added with the social basic; the strength relationship pattern of matrilineal. Therefore, it is necessary to give the opportunity “as wide as possible” for participation of the community member as “element” in the self governing community (“Sko Nan Tigo Takah” ), which signed by the law (regulation) through participation institution of local community (custom), to make interaction with supra side of the self governing community, and strengthening various sociocultural process (empowerment), such as through the citizenship political education, to get enlightenment and good awareness on the social-political right and its economy as the community member, such as the custom training and education, applying study on the custom value/norms of Kerinci in the learning and teaching activities at the educational instances, both formal and informal instances, from the lower level to the highest education level. Furthermore, it is necessary as well to organize: ”codification” of customary laws to avoid the extinction and diminishing of the matter.

Kata Kunci : Pemerintahan Adat,Pemberdayaan,Kemandirian, The self governing community, Empowerment, Autonomous