Laporkan Masalah

Pola rekrutmen calon anggota legislatif :: STudi rekrutmen calon anggota legislatif Partai Golkar dan PAN pada Pemilu 2004 di Kota Jambi

DARMAWAN, Drs. Haryanto, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Partai politik perlu melakukan rekrutmen politik secara profesional untuk memilih calon anggotanya yang akan duduk di lembaga legislatif, karena calon tersebut sangat menentukan keberhasilan partai politik yang bersangkutan dalam pemilihan umum. Oleh karena itulah, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola rekrutmen politik calon anggota legislatif dari Partai Golkar dan PAN untuk DPRD Kota Jambi pada Pemilihan Umum 2004. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber penelitian adalah unsur pimpinan Partai Golkar dan PAN Kota Jambi, pengurus partai yang terlibat dalam rekrutmen politik, dan calon anggota legislatif di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai-partai politik mempunyai pola rekrutmen yang berbeda satu sama lain. Pola rekrutmen ini menentukan faktorfaktor atau pertimbangan-pertimbangan yang menentukan seorang bakal calon menjadi calon anggota legislatif sebuah partai. Partai Golkar di Kota Jambi lebih banyak menggunakan pola rekrutmen politik partisanship dimana lebih banyak mengakomodasi orang-orang yang telah lama dan mempunyai jasa besar kepada partai. Namun demikian, pertimbangan lainnya, seperti komitmen atau integritas moral, kompetensi dan tingkat pendidikan nampaknya juga diakomodasi walaupun dalam tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan partisanship. Hal ini sedikit berbeda dengan pola rekrutmen pada Partai Amanat Nasional yang lebih banyak mengakomodasi bakal calon berdasarkan kompetensi, tingkat pendidikan dan integritas moralnya. Sebagaimana halnya Partai Golkar, di Partai Amanat Nasional-pun tidak hanya sistem rekrutmen meritokrasi yang dipakai, tetapi juga sistem rekrutmen partisanship, karena beberapa pengurus Partai Amanat Nasional juga menjadi anggota legislatif akibat kedekatannya dengan partai atau karena adanya ‘balas jasa’ dari partai.

The political parties do political recrutment professionally to choose the members who will be in the legislative body, becase the candidate is the main factor of the political party’s success in general election. Therefore, the problem formulation of this research is what the pattern of political recruitment of legislative candidates from from Golkar Party and National Mandate Party in Jambi City DPRD in 2004 General Election. The type of this research is descriptive research using qualitative approach. The source of data in the research are part of leaders in Golkar Party and PAN in Jambi City, board of management of both parties involved in political recruitment, and th candidate of legislative members in Jambi City. The result of the research shows that the political parties have different recruitment pattern. The recruitment pattern determines the factors or considerations to determine a candidate to be the legislative candidate of a political party. Golkar Party in Jambi Jambi City tends to use partisanship political recruitment in which it tends to accommodate old members and ones who give much services to party. But, another considerations such as commitment and moral integrity, competence and education level are also accomodated although in the lower level than partisanship. It’s different to recruitment pattern in National Mandate Party that tends to accommodate the candidates based on their competence, education level and moral integrity. As the Golkar Party did, the recruitment pattern in National Mandate Party also accomodates partisanship recruitment, because some members of board of National Mandate Party are also the legislative member because of their loyalty to party or because of their service to party.

Kata Kunci : Partai Politik,Pola Rekrutmen,Legislatif


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.