Perbandingan analisis proses negosiasi Boundary Rule, prosedur dan substansi pada pembentukan Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Batang Gadis

SUHARSO, Ade, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2005 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional (Magister Perdamaian dan Res

Kebijakan Pemerintahan Indonesia dalam pengelolaan bidang kehutanan salah satunya adalah dengan membentuk tamaman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kebijakan pembentukan dan pengelolaan taman nasional di Indonesia sering menimbulkan konflik. Konflik tersebut biasanya menyangkut aspek hukum, kebijakan, kewenangan, ekonomi dan aspek sosial dan kultural. Taman Nasional Gunung Merapi, dibentuk oleh Departemen Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 134/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 seluas ± 6.410 Ha, sedangkan Taman Nasional Gunung Merapi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), melalui SK No. 126/Menhut-II/2004 tanggal 29 April 2004 luas ±108.000 Ha. Meskipun sama-sama dibentuk oleh Departemen Kehutanan dan dalam rangka waktu yang berdekatan, pembentukan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kontoversi, sedangkan pembentukan Taman Nasional Batang Gadis tidak. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan kontroversi pada pembentukan Taman Nasional Gunung Merapi, membandingkannya dengan pembentukan Taman Nasional Batang Gadis pada proses negoisasi pembentukan arena aksi (boundary rule), aturan main atau (prodedur) dan substansi. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan stakeholder di Taman nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Batang Gadis, mengikuti berbagai diskusi, sumber dari laporan penelitian dan teks media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kontroversi yang terjadi pada pembentukan Taman Nasional Gunung Merapi, disebabkan karena tidak adanya proses negosiasi diantara stakeholder Gunung Merapi untuk menyepakati: bentuk arena aksi (boundary), stakeholder yang berada di luar dan di dalam arena, aturan main dan substansi pengelolaan Gunung Merapi dan pembentukan Taman Nasional Gunung Merapi. Pada pembentukan Taman Nasional Batang Gadis, tidak menunjukkan kontroversi, disebabkan adanya inisiasi proses pembentukan arena aksi, pemetaan visi-misi stakeholder, dan aturan serta subtansi pengelolaan hutan Batang Gadis dan pembentukan Taman nasional Batang gadis yang dapat mengadopsi kepentingan masyarakat dan stakeholder lain, selain pemerintah.

Indonesia government policy in forestry management is by constructing national park. National park is natural conservation area that has original system; it is managed through zone system that is used for research, science, education, supporting culture, tourism, and recreation purposes. Policy on construction and management of national park in Indonesia often raises conflict. Such conflict is usually about law, policy, authority, economy and social and cultural aspects. Gunung Merapi National Park was constructed by Forestry Department through Forestry Minister Decree No. 134/Menhut-II/2004 dated on May 4th, 2004 with ± 6,410 Ha in width, whereas Batang Gadis National Park through Decree No. 126/Menhut-II/2004 dated on April 29th, 2004 with ±108,000 Ha in width. Although both of them were constructed by Forestry Department in adjacent time, construction of Gunung Merapi National Park raises controversy, whereas construction pf Batang Gadis National Park do not. The objective of this research is to describe process and controversy in the construction of Gunung Merapi National Park, compare this with construction of Batang Gadis National Park in the negotiation process of boundary rule, procedure, and substantial constructions. Method used is by doing direct interview with stakeholders at Gunung Merapi National Park and Batang Gadis National Park, by following several discussions, sources from research reports and medium text. Result of this research shows that controversy on construction of Mountain Merapi National Park occurs because there is no negotiation process between stakeholders of Mountain Merapi to agree with: boundary form, stakeholders in and beyond boundary, procedure and substantial of Mountain Merapi management and Mountain Merapi national Park construction. In construction of Batang Gadis National Park, it appears no controversy caused by initiation boundary rule construction process, mapping stakeholder’s visionmission, and rule as well as substantial of Batang Gadis Management and Batang Gadis National Park construction that may adopt public and other beyond government stakeholder interest

Kata Kunci : Konflik,Kebijakan Kehutanan,Taman Nasional,Kontroversi, Policy, controversy, national park, negotiation