Restrukturisasi Birokrasi dan Good Governance :: Analisis terhadap proses penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Tegal

PURBO, Herviyanto Gunarso Wisnu, Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Implementasi Otonomi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan derivasinya, memberikan konsekuensi logis berupa keharusan Pemerintah Daerah melakukan penataan ulang penyelenggaraan pemerintahan. Berkenaan dengan kelembagaan perangkat Daerah , restrukturisasi birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses reformasi birokrasi. Sesuai dengan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan, maka Restrukturisasi Birokrasi harus mampu menciptakan pengembangan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pengembangan Good Governance di tingkat lokal khususnya dilihat dari aspek kesesuaian dengan peraturah (rule of law), kompetensi (competence), transparansi dan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan dan menggambarkan dengan pemahaman intelektual tentang keadaan objek sesuai data dan informasi yang ditemukan dilapangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ternyata belum mengarah pada pengembangan Good Governance. Proses restrukturisasi birokrasi dilakukan dengan pola tertutup yang terbatas hanya dilakukan oleh struktur-struktur formal dalam Birokrasi yaitu Eksekutif dan legislatif. Dalam proses restrukturisasi birokrasi, formulasiyang dominan didasarkan pada pertimbangan kepentingan internal dari birokrat. Proses restrukturisasi cenderung mengabaikan kompetensi personil, karena dalam praktek birokrasi ternyata masih ditemukan realitas duplikasi atas tugas dan tanggung jawab antar satuan. Distribusi personil belum mengacu pada prinsip “The Right Man on The Right Place” dan dalam promosi personil dominan masih didasarkan pada aspek senioritas bukan kompetensi. Restrukturisasi birokrasi belum dapat mewujudkan peningkatan transparansi dari Birokrasi Pemerintah Daerah, karena secara formal aspek transparansi tidak mengakomodasikan kepentingan publik dan stakeholders untuk berperanserta. Restrukturisasi Birokrasi juga belum dapat mewujudkan peningkatan efisiensi, karena restrukturisasi ternyata tidak membuat Birokrasi Pemerintah Daerah semakin efisien, baik dalam penggunaan dana publik untuk keperluan birokrasi maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka Pengembangan Good Governance ditingkat lokal maka direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan kaji ulang secara komprehensif dan objektif terhadap rencana restrukturisasi birokrasi. Dalam kaji ulang perlu diperhatikan beberapa aspek diantaranya, yaitu : penyempurnaan proses, perluasan aktor, dan perlu menjaga obyektivitas formulasi dan implementasinya.

The implementation of the Regional Autonomy based on the Acts No. 22 of 1999 about Local Government and its derivative regulation, to give logic consequences required the Local Government to carry out bureaucratic restructuring. In consistent with the new paradigm of governmental administration, then the Bureaucratic Restructuring have to be able to create local Good Governance development. The research aims to know and to evaluate the bureaucratic restructuring process carried out by the Local Government in relation to the development of Good Governance in local level, particularly viewed from the aspects of administrative competence, transparency and efficiency of the Local Government Bureaucracy. It used descriptive-qualitative method that is to interpret and to describe, with intellectual understanding about the object condition in consistent with the data and information in field. It is concluded that the bureaucratic restructuring carried out by the Local Government, in fact does not manage to the good governance development, either is viewed from the process or from the restructuring result. Bureaucratic restructuring process is implemented by means of closed or limited way only by the formal structure, that is the Bureaucracy (Executive) with the Assembly at Regional level. The formulation of bureaucratic restructuring is also dominant based on the consideration of bureaucrat’s subjective interest. The restructuring result have not been able to improve the institution competence and personnel competence, because in bureaucratic practice there is still duplication reality on the duty and responsibility inter-unit. The personnel distribution have not referred to “The Right Man on The Right Place” principle and in promoting the dominant personnel is based on seniority not competence aspects. Bureaucratic restructuring has not capable in forming the transparency improvement from the Regional Government Bureaucracy. Because, in formal, the transparency aspect is not accommodated in the principal duty and the organizational function and in practice, the bureaucratic activity is still closed or it tends to be pro status quo. Bureaucratic restructuring also have not been able to from the improvement of efficiency, because in fact the restructuring have not made the Regional Government Bureaucracy being more efficient, either in using the public fund for the bureaucratic needs or in servicing the public. In other to develop the Good Governance in local level, then it is recommended for the Regional Government to comprehensively and objectively review the bureaucracy. In reviewing the bureaucracy, it is needed to take a note on several aspects, those are: finishing the processes, making extensive the actors and keeping the formulation objectivity and its implementation.

Kata Kunci : Pemda,Restrukturisasi Birokrasi, rule of law, transparancy, competence dan efisience