Pola kebijakan investasi asing pada komoditi minyak dan kelapa sawit di Propinsi Riau

HELENA, Dida, Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik Hubungan Internasional

Penelitian ini menganalisa tentang pola kebijakan investasi asing sebelum dan setelah otonomi daerah pada komoditi minyak dan kelapa sawit di propinsi Riau pada tingkat nasional dengan melihat aspek legal formal, kelembagaan, praktik pemberian ijin dan pemberian kelonggaran perpajakan. Dan studi kasus minyak terutama kontribusi untuk Riau dan sharing Dana Bagi Hasil (DBH). Serta membahas peran Perusahaan Terbatas Perkebunan negara ( PTPN V) di Riau. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan kebijakan investasi asing pada komoditi minyak dan kelapa sawit. Persamaan kebijakan investasi asing pada komoditi minyak dan kelapa sawit, antara lain: tidak diatur dalam undang-undang tentang PMA melainkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas, sedangkan kelapa sawit dengan undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Minyak dan kelapa sawit merupakan komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perbedaaannya yaitu; pada komoditi minyak investasi asing diliberalisasi karena membutuhkan modal besar dan mempunyai resiko yang tinggi, tetapi pada kelapa sawit investasi asing cenderung dikurangi karena PTPN sangat berhasil dan jika dikuasai oleh investor asing maka pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengontrol; minyak tidak mempunyai peraturan daerah, sementara kelapa sawit mempunyai peraturan daerah; investor asing boleh memiliki saham seratus persen, tetapi pada komoditi kelapa sawit tidak boleh memiliki saham sampai seratus persen, jika melakukan investasi harus bekerjasama dengan masyarakat dan perusahaan Indonesia; investor asing yang akan melakukan investasi tidak membentuk badan hukum Indonesia, tetapi pada komoditi kelapa sawit harus membentuk badan hukum Indonesia.

This research analyzed on the model of foreign investment policy before and after the autonomy of region on oil and oil palm commodities in the province of Riau at the national level by looking the legally formal aspect, the institution, the practice in giving permission and the loose of tax. And the case study of oil particularly the contribution for Riau and sharing Fund for Dividing the Result (DBH). It also discussed about the role at the Limited Company of State Agriculture (PTPN V) in Riau. The result of research indicated the there was a same and different foreign investment policy on oil and oil palm commodities, among others: it was not arranged in the law on PMA, but in number 22,2001, it was on the oil and gas. While the oil palm with the law in number 18, 2004, it was on the agriculture. They were the commodities which controlled the life of people. The difference of them, namely on the oil, the foreign investment was liberalized due to the most successful of PTPN and if it was controlled by the foreign investment, the government would get a trouble to control them. Oil did not have a region’s rule so the foreign investment might had 100% share of it, while on the oil palm, even it had itu but the foreign investment could not have it up to 100%, they should be corporate with people and Indonesian company if they wanted to invest. The foreign investor who would perform the investment did not form the corporate of Indonesia, but they should make it on the oil palm commodity.

Kata Kunci : Politik,Hubungan Internasional,Investasi Asing,Otonomi Daerah, Foreign Investment, the model of policy