Patologi Birokrasi dan akibatnya dalam pengembangan karier dan promosi jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

ALDIAN, Mohamad Arif, Prof.Dr. Tadjuddin Noer Effendi

2005 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Patologi birokrasi menujukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit dari birokrasi (bureau patology). Patologi birokrasi juga terjadi di dalam sistem pengembangan karier dan promosi pengangkatan jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengembangan karier promosi jabatan struktural PNS di Kabupaten Gunungkidul dan akibat yang ditimbulkan dari adanya patologi birokrasi dalam pengembangan karier promosi jabatan struktural PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan intrepretif, dengan teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Obyek penelitian ini meliputi Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan, Pejabat pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Gunungkidul dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul baik di Kecamatan maupun di Sekretariat Daerah. Dari hasil penelitian, patologi birokrasi dalam promosi pengangkatan dalam jabatan struktural diakibatkan mekanisme pengangkatan pejabat struktural tidak dilaksanakan secara terbuka, yang berpotensi menimbulkan terjadinya KKN. Selain itu pola managerial dalam menentukan pejabat struktural yang cenderung otoriter, melahirkan patologi berupa budaya patron-clien, otoritarianisme dan subyektivitas dalam penilaian kinerja PNS. Sebagian anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan belum memiliki pengalaman kerja yang cukup sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam memotret kondisi Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Gunungkidul, dan juga tidak memiliki kompetensi dalam ketugasannya untuk menentukan kebijakan di bidang kepegawaian. Penulis memberikan rekomendasi bahwa penerapan sistem merit (kecakapan) dalam kebijakan promosi jabatan struktural hendaknya dilakukan secara transparan/ terbuka dan tidak diintervensi dengan dengan kepentingan-kepentingan politik atau kelompok tertentu melainkan mempertimbangan faktor kemampuan dan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh seorang pegawai. Deregulasi dalam peraturan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil hendaknya disusun secara sederhana dan dapat diaplikasikan dengan efektif dan tetap mengedepankan profesionalisme bukan administratif, yang tentunya ini perlu didukung dengan penguasaan teknologi informasi untuk mempercepat arus informasi yang efektif dan akurat. Selain itu mentalitas pejabat kepegawaian dalam mengambil kebijakan hendaknya berpijak pada profesionalisme bukan pada kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Pejabat yang menentukan di bidang kepegawaian hendaknya merupakan orang-orang profesional di bidang kepegawaian.

Pathology of bureaucracy was showed a very bad of empiric condition, negatifly or as a disease from bureaucracy (bureau pathology). Bureaucracy pathology is also happened in system of development of career and structural occupation lifting promotion public servant civil. This research aim to know the pattern of development of career and structural occupation promotion career of public servant civil and effect of generated from existance of bureaucracy pathology in development of structural (position/ occupation) promotion career of public servant civil in governmental of Regency Gunungkidul. This research aims to know process development of career and promotion of structural occupation in government of Gunungkidul Regency and bureaucracy pathology in that process, also the result for management humen resources at government officer in Gunungkidul Regency. The object of this research covered The Body of Rank and Occupation Consideration, functionaries at the part of officer of regional secretariat and the public servant civil in Governmental of Gunungkidul regency, and some public servant civils at subordinary office. The result of research finding show that bureaucracy pathology at process development of career and promotion at structural occupation was effected by the mechanism of structural occupation lifting was not executed in transparant way, which potencial arised corruption, colution and nepotism happened. Beside that managerial pattern in determining structural functionaries which tend to autoritary, bearing pathology like patron-client culture and subjectivity at performance assesment public servant civil. Part of The body of rank and occupation cosideration, did not have job experience yet enough as pubic servant civil at Gunungkidul Regency, and also did not have competention in their job to execute the policy of officer area. The general strategy to minimize pathology birocracy with applying merit system in the structural occupation should be done in transparant and do not interferance with political importances or certain group but considerating ability factor and work ability which is showed by an officer. Deregulation in carieer development of public servant civil should be compiled in simple design and can be applicated with efective and always remain to placing forward profesionalism. Beside that, mentality of functionarity of officer when taking policy should tread on profesionalism not tread to personal importances, and current group.

Kata Kunci : Kebijakan Birokrasi, Karier dan Promosi Jabatan, Bureaucracy pathology, career develompent, structural occupation