Proses penganggaran Program Kesejahteraan Sosial :: Studi kasus Proses Penganggaran di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah

BASUKI, Dr. Susetiawan

2005 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Paradigma pembangunan yang berbasis pada pemberdayan masyarakat dan berpusat pada partisipasi rakyat merupakan suatu proses penciptaan sosial kolektif yang global. Seperti yang dikemukakan oleh Guy Gran, paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai aktor “yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.” Pembangunan yang berpusat pada rakyat idealnya selalu menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Salah satu isu yang dominant dalam paradigma berbasis pemberdayaan masyarakat dan sedang disenandungkan oleh pemerintah Indonesia adalah isu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan isu yang terus-menerus dipilih sebagai salah satu kebijakan negara yang paling penting. Oleh karena itu dengan berbagai kebijakan welfare strategy, negara mencoba mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan. Dalam konteks relasi kuasa antara negara yang diwakili oleh pemerintahan Kabupaten Purworejo dengan masyarakat Kabupaten Purworejo, isu kesejahteraan sosial yang diusung perlu diletakkan pada posisi kritis, jangan-jangan isu tersebut hanyalah manipulasi dari kepentingan kelompok tertentu, baik itu kepentingan birokrasi ataupun pihak lain. Kesadaran kritis ini sesungguhnya menemukan basis realitasnya pada proses penganggaran program-program kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan baik di eksekutif maupun di legislatif. Berangkat dari kesadaran kritis diatas, menarik untuk mengkaji proses penetapan anggaran di kabupaten purworejo. Hal ini didasarkan pada kecilnya alokasi anggaran untuk program kesejahteraan sosial dibandingkan dengan program lainnya, khususnya program yang bersifat fisik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan argumentasi, bahwa metode kualitatif ini berdasarkan konsep hubungan dialektik antara berbagai interaksi yang berkembang dalam dinamika sosial-ekonomi yang berkembang dinamis pula. Latar belakang kultural pengambil kebijakan juga memainkan peranan penting dalam membangun perspektif tentang perubahan sosial. Berbagai implikasi yang berkembang akibat dinamika sosial-politik dan sosial-ekonomi juga memunculkan berbagai persoalan baru yang beragam, dan hal itu mencerminkan interpretasi masyarakat terhadap kesejahteraan sosial di dalam konteks sosial lokal yang berubah secara dinamis. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa proses penganggaran di Kabupaten Purworejo, secara administrasi prosedural sudah sesuai dengan tahapan yang digariskan oleh regulasi yang ada tentang proses penganggaran. Namun demikian ternyata dalam penentuan anggaran pada sisi substansial tidak memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Hal ini terjadi karena dominasi elit Negara dalam proses pengambilan keputusan alokasi anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penganggaran. Disamping juga adanya intervensi yang didasarkan atas kepentingan kelompok dan individu.

Development paradigm that based on social empowerment and focused at public participation is gobally social collective creation. As said by Guy Gran, this paradigm give rol to individual as an actor and was not as an object, an actor who defined goals, handled and managed the sources and aimed the process that influences their life. People centered development ideally always gave an appreciation and considered local initiative and local differences. Currently Government of Indonesia spring up the social welfare as one of dominant paradigm on social empowerment. Continually social empowerment was chosen as one of important government policy. Through the welfare strategy the state is trying to create welfare by development. On power relation context, the state was presented by Local Government of Purworejo in one side and people of Purworejo Regency in other side, social welfare issue was placed in critical position. There is a worrying about the social welfare issue, is the issue was only some manipulated thing from certain group like the bureaucracy interest or interest of other group. The critical awareness appeared because the phenomenon on programming and budgeting practice showed the evident of the worried. That condition was done by either executive or legislative. From this critical awareness, research on budgeting decision process in Purworejo Regency is an interesting matter. Starting from comparison between the condition of a small budget allocation of social welfare programs with the other program especially physical program. How can it be ?. This research used the qualitative method because the relation dialectic concept in this method can exlplain the interaction of multi social economy dynamic. Cultural background of decision maker has important role on perspective building on social change. The implication of social-politic and social-economy dynamic arise multi problems. That problem shows that the community interpretation in local social changed dynamically. The result of this research shows that the budgeting process as a procedural and administrative, it was accorded to the rule of budgeting law. Substantially in a fact there is no commitment on social welfare and social empowerment. Because of the domination of the government elite and low social participation in all steps of the budget decision making process make the problem arise. It is added by certain group and individual interest.

Kata Kunci : Program Kesejahteraan Sosial,Anggaran