Pedagang Kaki Lima (PKL) ota Wonosari dan pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2003

SUDRIYO, Dra. Agnes Sunartiningsih, MS

2005 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Di beberapa negara khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah merupakan bagian dari permasalahan sosial sebagai dampak dan hubungan sebab akibat dari pembangunan dan perkembangan kota. Kota Wonosari adalah ibukota kabupaten Gunungkidul, sebuah kota kecil yang dalam perkembangannya mampunyai banyak Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2003, pemerintah melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan dari penelitian ini adalah mencari kaitan dan mendalami bagaimana sesungguhnya sikap Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Perda tersebut dan mencari tahu bagaimana pola hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Faktor sikap merupakan elemen yang penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan kerangka tersebut dicoba suatu penelitian secara khusus tentang variabel sikap. Selanjutnya penelitian ini juga mengkaji aspek pola hubungan antara masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pemerintah daerah. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan para petugas/pejabat pelaksana, dalam hal ini adalah Dinas Perekonomian, Kantor Pengelolaan Pasar dan Kantor Polisi Pamong Praja, para Pedagang Kaki Lima (PKL), dan masyarakat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Perda dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak. Kelompok yang mendukung lebih banyak daripada kelompok yang menolak. Kelompok yang mendukung karena mereka mendapatkan keuntungan dan menempati lokasi yang strategis. Sedangkan kelompok yang menolak dan kurang setuju karena mereka kurang diuntungkan apabila harus pindah pada lokasi yang kurang strategis. Pola hubungan antara Pemda dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) bersifat tidak setara dan Pemda mensubordinasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan hasil penelitian diajukan saran sebagai berikut: pertama, untuk meningkatkan kesadaran dan sikap para Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemda agar mengusahakan pendekatan yang bersifat persuasive dan memberdayakan pedagang, dan jangan menggunakan pendekatan kekerasan, kedua, untuk mendukung pemberdayaan dari aspek ekonomi, Pemda semestinya menyediakan akses kredit permodalan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), menyediakan pendidikan dan pelatihan, dan berbagai bentuk fasilitasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), ketiga, sebelum Pemda merelokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemda harus menyediakan fasilitas tempat yang nyaman dan strategis dan mendorong para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar mampu berubah dari sektor informal ke sektor formal, keempat, perlu kiranya ditingkatkan mekanis me koordinasi dan sinergi program antara dinas/instansi dan Pemda agar mendorong berfungsinya forum organisasi para Pedagang Kaki Lima (PKL).

In many countries, street traders is the social problems as caused and effect from the development and the growth of cities. Wonosari, the capital of Gunungkidul Regency is one small town that have many street traders. Based on the local government law, local government of Gunungkidul regency regulates the street traders among streets in Wonosari city Number 12 in the year of 2003. The aims of the research is to find out what is factor and how the disposition of the streets traders in Wonosari city about the local government law Number 12 in the year of 2003, and to find out how the pattern of relationship between local government with the street traders. This research will explore the disposition of street traders to the local government Law Number 12 in the year of 2003 about the regulation of street traders. After that, this research also to study the aspect of pattern relationship between street traders with local government. The meaning of street traders is taken form the literature of informal sector as the form of phenomena from the development and growth of city. The existency of street traders is depended from the role of local government in the function as the regulator and facilitator through the product of law of local government.. The method of this research is case study with qualitative analysis. Data collected by in depth interview with street level bureaucrat (Local Agency of Economic, management of market office, Local Police Office), the street traders, and other community. From this research found that the disposition of street traders categories into two groups. One, street traders group that support and agree with the local government law, because they have many advantages and located in strategic areas. The second is street traders group that reject and disagree with the local government law, because based on economy condition they didn’t have advantages and they are afraid to open the business in the sub urban area and located in the far place from center of people activities. The relationship between local government and the street traders is not equally and the local government sub ordinate to the street traders. This is supporting by data that communication between local government and street traders is one-way communication with domination by the bureaucrats. Also, we found the seldom the bureaucrats use violence approach to the traders. Based on the research, the recommendation are: firstly, in order to make critical consiousmess and the disposition on of street traders, the local government must be persuasively and empower the traders, not to do with cuersive and violence approach. Secondly, to support the empowering of economic aspect, local government must provide access of credit to street traders, training and facilitation to the traders. Thirdly, before the local gove rnment relocate the traders, local government must provide facility with comfortable and strategic location and supporting the traders move from informal to formal sector. Fourthly, it needs coordination and synergy among the stakeholders and organize the forum group organization with member street traders.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima,Peraturan Daerah