Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 004/PUU-I/2003 :: Studi kasus

KOEANAN, Wellem Raynar, Prof.Dr. F. Sugeng Istanto, SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: untuk mengadakan deskripsi atau gambaran tentang bagaimana penerapan ketentuan Pasal 50 UU No. 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam perkara 004/PUU-I/2003, untuk mengadakan evaluasi atau menilai tentang bagaimana penerapan ketentuan Pasal 50 UU No. 24/2003 dalam perkara 004/PUU-I/2003 dan untuk mengadakan preskripsi tentang bagaimana seharusnya ketentuan Pasal 50 UU No. 24/2003 diterapkan dalam perkara 004/PUU-I/2003. Penelitian ini mengenai penerapan hukum (application of law), yaitu menilai atau menguji kebenaran penerapan ketentuan Pasal 50 UU No 24/2003 terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 004/PUU-I/2003. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah: Das Sollen: wewenang Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 004/PUU-I/2003 dan pendapat para pakar. Das Sein: fakta yang menjadi penyebab ditetapkannya das sollen dan fakta yang menjadi akibat ditetapkannya das sollen. Data tersebut didapat melalui Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Data berupa das sollen dan das sein tersebut dikumpulkan lalu dikelompokkan dan kemudian disistematisasi. Data yang sudah disistemasir tersebut kemudian ditafsirkan. Menafsirkan data berupa das sollen dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum sedangkan data berupa das sein dilakukan dengan merinci unsur-unsur data dan mengartikannya menurut pengertian unsurunsur ketentuan hukum. Selanjutnya menganalisis variabel dalam rumusan masalah dalam hal ini mengenai penerapan Pasal 50 UU No. 24/2003 dalam perkara 004/PUU-I/2003, kemudian dicari hubungan antara variabel tersebut dengan membandingkan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan pendapat berbeda dari para hakim konstitusi mengenai Pasal 50 UU No. 24/2003. Setelah itu menentukan mana yang seharusnya (yang tepat) dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan dissenting opinion (pendapat berbeda) mengenai penerapan ketentuan Pasal 50 dalam perkara 004/PUU-I/2003 tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka pengenyampingan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak tepat karena hanya mementingkan keadilan sementara itu kepastian hukum diabaikan. Seharusnya ketentuan Pasal 50 diterapkan berdasarkan bunyi pasal tersebut bukan melakukan penyimpangan, karena dengan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 50 maka Mahkamah Konstitusi juga melakukan penyimpangan terhadap UUD 1945 terutama ketentuan Pasal 24 C ayat (6).

The objectives of this research are to determine the description about how the stipulation of chapter 50 of Act 24 of 2003 was applied on to the case 004/2003-I/2003; to evaluate on how the application of the stipulation of chapter 50 of Act 24 of 2003 on the case 004/PUUI/ 2003; and to prescribe about how the stipulation of chapter 50 of the constitution No. 24/2003 was applied on the case 004/PUU-I/2003. This research is about application of law that is to evaluate/examine the truth of the application of the stipulation of chapter 50 of Act 24 of 2003 in regard to the decision of the high court of constitutional justice on the case 004/PUU-I/2003. The data studied in this research were: Das Sollen that is the rights and the decision of the high court of constitutional justice on the case number 004/PUU-I/2003 and the opinions from the experts. And Das Sein: the factor that caused Das Sollen to be established, and the factor , which effect, resulting on the establishment of Das Sollen. These data were gathered through both literature and field studies. They were compiled , then grouped before being processed systematically, then interpreted. The Das Sollen data was developed by using the law interpretation method, while the Des Sein one was interpreted by specifying the elements of data and translated according to elements of stipulation law being perceived. In accordance to that, analysis on the variable in the case formula of the application of chapter 50 of Act 24 of 2003 0n the case 004/PUU-I/2003 was executed. Search for connection between the above variables was done as well by comparing the high court of constitution’s decision with dissenting opinions from the constitutional judges regarding chapter 50 of Act 24 of 2003. Decision, then, was made to determine which of these two; the decision of the high court or the dissenting opinions of the experts on the application of the stipulation of chapter 50 of Act 24 of 2003 was effective. Based on the inquiry above, I argue that the high court’s decision on putting aside the stipulation of chapter 50 of Act 24 of 2003 is not appropriate because they only considered the justice but abandoned the certainty of the law. Furthermore, I argue that the stipulation of chapter 50 has to be applied according to the contain of that chapter instead of putting it aside because by so doing, the high court, by no means, abandoned the Constitution of 1945 especially the stipulation of chapter 24C article (6).

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Keputusan Mahkamah Konstitusi,Perkara 004/PUU,I/2003, the decision of the high court of constitutional justice, case number 004/PUUI/ 2003