Kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap dan pertanggungjawabannya secara hukum :: Kajian di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

SUMBODO, Edi, Dr.dr. Boy S. Sabarguna, MARS

2005 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

belakang : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta adalah rumah sakit umum kelas C milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai unit pelayanan kesehatan RSUD Kota Yogyakarta dituntut untuk selalu meningkatkan mutu pada semua bidang pelayanan yang ada termasuk pelayanan rekam medis (RM), kelemahan dalam pembuatan RM misalnya tidak lengkap pengisiannya apabila ada pasien yang tidak puas dapat berakibat terjadinya tuntutan hukum. Masalahnya di RSUD Kota Yogyakarta sering ditemui berkas RM tidak dapat ditemukan saat diperlukan, berkas RM yang tidak lengkap pengisiannya hal ini menjadi rawan bila ada pasien yang tidak puas dan melakukan tuntutan hukum terhadap dokter rumah sakit, karena lemah dalam penyiapan bukti. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kelengkapan pengisian RM rawat inap dan pertanggungjawabannya secara hukum dan mengetahui pendapat dokter, perawat dan petugas RM tentang kelengkapan pengisian RM rawat inap dan pertanggungjawabannya secara hukum. Metode : Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif (kelengkapan pengisian RM rawat inap) dan kualitatif (wawancara mendalam), dengan menelaah kelengkapan pengisian RM pasien rawat inap serta mengetahui pendapat para dokter, perawat, petugas RM mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap dan pertanggungjawabannya secara hukum. Hasil dan pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata RM rawat inap yang terisi dengan lengkap adalah 63,2 %, dengan demikian masih banyak dokumen RM di RSUD Kota Yogyakarta yang belum baik. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Dewi (1999) hanya 61,3 % RM yang lengkap. Dari wawancara mendalam diperoleh hasil bahwa dokter, perawat maupun petugas RM berpendapat kelengkapan pengisian RM sangat penting untuk bukti pelayanan termasuk untuk bukti pertanggungjawaban secara hukum. Kesimpulan dan saran : Pengisian RM rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta yang terisi lengkap 63,2 %, untuk RM yang belum lengkap pengisiannya jika ada pasien yang menuntut akan menjadikan dokter maupun rumah sakit dalam posisi yang lemah secara hukum, sehingga untuk memperbaikinya diperlukan upaya secara sinergi meliputi pelatihan RM, pemberitahuan (himbauan), ditindaklanjuti dengan umpan balik secara berkala, pemberian punishment dan reward , perbaikan sistem RM, serta mengaktifkan kembali peran Komite RM serta melakukan audit medis.

Background : District Hospital (DH) of Yogyakarta City is C grade hospital owned by the government of Yogyakarta. As a health service unit, DH of Yogyakarta City is demanded to be always increase their services quality including their medical record (MR) services. The incompleteness of MR fulfillment probably will arise patient’s dissatisfaction and furthermore will cause legally claim from those patients. The problem are, at DH of Yogyakarta City , it is often found that MR files are unable to be found when they are needed. Besides that, the imcompleteness of MR fulfillment makes DH of Yogyakarta always in week position because they have no real evidences when there ara some claims from their patients. The aims of this research are first to find out the completeness of inpatient MR fulfillment and its legal responsibility and second to find out the opinion of doctors, nurses, and MR officers about the completeness of inpatient MR fulfillment and its legal responsibility. Method : Type of this research is descriptive, by using quantitative data (the completeness of inpatient MR fulfillment) and qualitative data (in-dept interview), by analyzing the completeness of inpatient MR fulfillment and understood opinions of doctors, nurses, MR officers about factors that influence completeness of inpatient MR fulfillment and its legal responsibility. Result and discussion : As results, it showed that, on average, completely fulfilled inpatient MR was 63.2 %, therefore there was still many MR documents at DH of Yogyakarta City was not good. This outcome did not differ from Dewi investigation (1999), that there was only 61.3 % of complete MR. Out of in-depth interview, it was obtained that doctors, nurses, and MR officers claimed that the completeness of MR fulfillment is very important because it can be services evidences legally. Conclusion and recommendation : The fulfillment of inpatient MR at DH of Yogyakarta City, of which complete fulfilled was 63.2%. the incomplete MR fulfillment made a patient able to claim a legal suit making doctors and hospital in weak position before the law, so it is necessary much efforts to improve with MR training, acknowledgement, periodic feedback, punishment and reward giving, MR system improvement, and also by reactivating the committee of MR and medical auditing.

Kata Kunci : Manajemen Rumah Sakit,Mutu Layanan,Rekam Medis,Alat Bukti Hukum, Medical Record, completeness of fulfillment, legally evidence, hospital