Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris menurut UU No.30 Th.2004

KINARSIH, Sri, Djoko Sukisno, SH.,CN

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian yang diberi judul “Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Menurut UU No. 30 Th 2004 ” merupakan penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Hak Ingkar Notaris menurut UU No. 30 Th 2004. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis – normatif untuk mendapatkan gambaran ketentuan mengenai Hak Ingkar Notaris setelah berlakunya UU No. 30 Th 2004. Penelitian Hukum Normatif akan lebih didasarkan pada penelitian kepustakaan, tetapi didukung pula dengan penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket/kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang ditunjuk sejumlah 6 orang dan penyebaran angket/kuesioner dilakukan terhadap responden yang berjumlah 9 orang, yaitu Notaris di Wilayah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 4 jo Pasal 54 UU No. 30 Th 2004 mengatur tentang Kewajiban Ingkar Notaris, yaitu kewajiban bagi seorang Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Kewajiban Ingkar tersebut dapat disimpangi karena adanya ketentuan eksepsional yang terdapat dalam Pasal 54, yang berbunyi : “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Ketentuan eksepsional yang lainnya yaitu : Pasal 66 apabila Majelis Pengawas Daerah mengijinkan, namun demikian dengan adanya ketentuan dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Pajak, sebagai ketentuan khusus mengalahkan Pasal 66, di dalam hal ini peran Notaris sebagai saksi tidak harus mendapat izin dari MPD.

The research entitled “The Implementation of Refusal Right of Notary Public Refer to Act Number 30 of 2004” is a Research of the Normative Law which has the purpose to understand the implementation of the Refusal Right of Notary Public referring to Act Number 30 of 2004. This research was conducted based on the juridical – Normative approach in order to obtain an illustration about the stipulation of the Right of Refusal Public Notary after the validation of Act Number 30 of 2004. The research of the normative law will be more emphasized on the literature study, which is also supported by the fieldwork. The data used are Primary and Secondary Data, the Primary Data is obtained by conducting an interviews and spreading the questionnaires, while the secondary data is obtained by literature study. The interviews was conducting to the 6 appointed while spreading of questionnaires is conducted to the 9 Notaries in Yogyakarta Region. The result of the research shows that Pasal 4 jo Pasal 54 Act Number 30 of 2004 is to arrange the obligation of Refusal Notary Public, that is in obligation for Notary to keep secret the contents of the notarial document and information obtained during the implementation of job. This obligation of Refusal can be deviated due to the exceptional regulation at Pasal 54, mentioning that; “accept has another definition according to the law regulation. The other exceptional Regulations was using Pasal 66 with the Territory’s Overseer Council permission, even so, with the existence of the regulation in the Act about the Elimination of corruption criminal Act and the court of Tax as a special regulation canceling out Pasal 66, in this case, the role of the Notary as a witness should not ask for any permission from the Territory’s Overseer Council.

Kata Kunci : Notaris,Hak Ingkar,UU No30 Th2004, The Implementation of Refusal Right of Notary Public Act Number 30 of 2004